Pemdes Labulia Bantah Mark-Up Pajak Hingga 22%

- Wartawan

Minggu, 2 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Pemerintah Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, hingga Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) angkat bicara soal berhembusnya isu, adanya Mark-Up pajak di desa hingga 22%.

Bendahara Desa Labulia, Masnah pada 31/1/2025  mengatakan, apa yang diberitakan tentang adanya kepala desa yang melakukan pemotongan anggaran hingga 22% itu tidak benar.

“Tidak ada pemotongan sejumlah itu. Selama ini kami cuma memotong sebesar 12% kadang 10% sesuai potongan pajak yang ada di  system dan sesuai program yang dilaksanakan,” kata Masnah.

BACA JUGA :  Polres Loteng Kerahkan 156 Personel Amankan Jalur Kunjungan Presiden

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu yang dihembuskan oknum tersebut tegasnya, terlalu berlebihan. Sehingga apa yang dihembuskan jelas tidak sesuai pakta.

“Ngarang,” tandas Masnah via WA.

Semenntara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labulia melalui ketuanya, Mawaiz menyatakan, selama ini segala bentuk pembiayaan yang akan dilaksanakan di desanya, selalu diserahkan ke TPKA.

“Dan kami selalu bersama-sama dengan pemerintah desa menyepakati apa yang menjadi program kegiatan yang ada di desa,” kata Mawaiz ditemui terpisah.

Pihaknya sejauh ini tandas Mawaiz, tidak menemukan adanya pemotongan langsung oleh kepala desa seperti isu yang berhembus.

BACA JUGA :  Virall !! Puluhan WNI di Myanmar Minta Dipulangkan Presiden

TAPM Lombok Tengah, Khairil Anwar ditemui terpisah di kediamanya mengatakan, seperti diketahui Desa Labulia merupakan salah satu dari 6 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jonggat yang meraih  penghargaan bebas dari temuan inspektorat.

Penghargaan diberikan kepada Desa Labulia atas prestasinya tersebut, melalui proses audit dari tahun 2016 sampai  2024.

“Desa Labulia salah satunya yang meraih penghargaan bebas temuan dari inspektorat,” kata Khairil Anwar.

“Sangat tidak mungkin pemotongan anggaran hingga 22% itu dilakukan,” tandas Khairil Anwar.

BACA JUGA :  Deklarasi Pasukan 8 di Jakarta Banjir Dukungan Seluruh Indonesia

Atas adanya isu pemotongan anggaran hingga 22% yang terjadi di salah satu desa di Jonggat tersebut, membuat Kepala Desa Bonjeruk Audia Rahman turut angkat bicara.

Menurutnya, hal tersebut isu yang terlau berlebihan, melakukan pemotongan anggaran secara langsung itu adalah sesuatu yang tidak mungkin.

“Isu itu terlau berlebihan,” ucap Audia Rahman.

Terkait isu tersebut, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Tahsin mengatakan, belum tahu pasti atas isu tersebut.

“Nanti kita cross-check dulu,” katanya singkat.

Berita Terkait

Seorang Siswi Diduga Membuang Bayi di Toilet PKM Kopang
Pemerhati Penegakan Hukum Ajak Jaga Iklim Investasi Usai Kasus Dugaan Ancam Tembak di Lombok Tengah
ITDC Berikan Tali Asih Untuk Kampung Nelayan di Kuta Lombok
Diduga Oknum Pejabat Bermain di Tambang Ilegal Seloto
Pemerintah Pusat Refocusing Jatah DAK dan DAU 2025, Pemkab Loteng Terima Pengurangan Dana Rp 59,4 Miliar
Lombok Tengah Jadi Bagian Penanaman Serentak Argoforestri
Kasta NTB Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Manipulasi Harga Pupuk Subsidi
Sikap Arogan Oknum Pekerja Proyek Ancam Tembak Seorang Warga

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:24 WIB

Pemerhati Penegakan Hukum Ajak Jaga Iklim Investasi Usai Kasus Dugaan Ancam Tembak di Lombok Tengah

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:21 WIB

ITDC Berikan Tali Asih Untuk Kampung Nelayan di Kuta Lombok

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:04 WIB

Diduga Oknum Pejabat Bermain di Tambang Ilegal Seloto

Selasa, 4 Februari 2025 - 20:25 WIB

Pemerintah Pusat Refocusing Jatah DAK dan DAU 2025, Pemkab Loteng Terima Pengurangan Dana Rp 59,4 Miliar

Selasa, 4 Februari 2025 - 15:01 WIB

Lombok Tengah Jadi Bagian Penanaman Serentak Argoforestri

Senin, 3 Februari 2025 - 16:05 WIB

Kasta NTB Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Manipulasi Harga Pupuk Subsidi

Senin, 3 Februari 2025 - 08:52 WIB

Sikap Arogan Oknum Pekerja Proyek Ancam Tembak Seorang Warga

Minggu, 2 Februari 2025 - 20:35 WIB

Pemdes Labulia Bantah Mark-Up Pajak Hingga 22%

BERITA TERBARU