KMHDI Sayangkan Cawapres Tidak Serius Singgung Krisis Iklim sebagai Penyebab Keroposnya Ketahan Pangan

Senin, 22 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyayangkan para calon wakil presiden (cawapres) tidak menyinggung secara serius krisis iklim dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024, Minggu (21/01/2024). Padahal salah satu penyebab keroposnya ketahanan pangan Indonesia adalah dampak dari krisis iklim.

Ketua Umum Pengurus Pusat KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan para cawapres belum melihat krisis iklim sebagai faktor signifikan penyebab keroposnya ketahanan pangan Indonesia. Sehingga solusi konkret terhadap ketahanan pangan Indonesia yang disampaikan oleh para cawapres cenderung tidak komperhensif.

BACA JUGA :  Penemuan Mayat Bayi di Lahan Kosong di Kecamatan Pujut, Kepolisian Lakukan Olah TKP

“Padahal jika kita lihat beberapa tahun belakangan. Krisis iklim jadi variabel penting keroposnya ketahanan pangan kita. Sebagai contoh dampak krisis iklim seperti peningkatan suhu dan perubahan curah hujan telah mengakibatkan terjadinya gagal panen,” terangnya, Minggu (21/012024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada tahun 2023 tambah Darmawan, fenomena El Nino telah membuat ribuan hektar lahan pertanian harus gagal panen atau penurunan produksi lantaran kekeringan. Hal ini membuat ketersedian beras menjadi menipis ditengah masyarakat dan memicu terjadinya kenaikan harga beras.

BACA JUGA :  Di Lombok, Sebuah Proyek Irigasi Diminta Dihentikan Karena Hal Ini

Untuk itu, Darmawan mengatakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka Indonesia harus segara berkomitmen mengatasi krisis iklim. Menurutnya sejauh ini Indonesia belum menunjukan komitmen secara serius mengatasi krisis iklim, padahal dampaknya sudah sangat terasa dan nyata.

Kendati demikian, ia mengapresiasi para cawapres memiliki pandangan tentang pentingnya bagi Indonesia harus segera melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Namun, kata Darmawan pandangan saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen dan keberanian politik untuk menjalankan transisi energi.

BACA JUGA :  Sentuhan Bang Zul-Abah Uhel Masih Dibutuhkan Demi Keberlanjutan NTB

“Hal ini mengingat tidak semua pihak ingin mempercepat transisi energi. Hal ini karena transisi energi bisa merugika bisnis-bisnis energi yang berbasis fosil. Untuk itulah butuh keberanian politik. Peta jalan transisi energi sudah ada tinggal itu dilaksanakan dengan komitmen tinggi,” terangnya.

Berita Terkait

Aksi Unik Kasta NTB: Beri Buket Bunga ke Kejati NTB Usai Gelar Orasi
Pacsa Kebakaran, Pemkab Lombok Tengah Siapkan Penanganan Logistik Hingga Kesehatan di Sade
Menteri Pariwisata Siagakan Poltekpar Lombok untuk Bantu Korban Kebakaran di Sade
Diduga Tidak Menjalankan Tupoksi dengan Baik, BARA NTB Minta Direktur PLN NTB Dipecat
Dugaan Penyimpangan DD/ADD Selong Belanak Mulai Diproses Kejari Loteng
Laporan Dugaan Kelalaian Dukcapil Kota Bekasi Bergulir ke Inspektorat
KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati
Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 18:28 WIB

Aksi Unik Kasta NTB: Beri Buket Bunga ke Kejati NTB Usai Gelar Orasi

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:11 WIB

Pacsa Kebakaran, Pemkab Lombok Tengah Siapkan Penanganan Logistik Hingga Kesehatan di Sade

Minggu, 23 Agustus 2026 - 12:29 WIB

Menteri Pariwisata Siagakan Poltekpar Lombok untuk Bantu Korban Kebakaran di Sade

Rabu, 19 Agustus 2026 - 06:07 WIB

Diduga Tidak Menjalankan Tupoksi dengan Baik, BARA NTB Minta Direktur PLN NTB Dipecat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:35 WIB

Dugaan Penyimpangan DD/ADD Selong Belanak Mulai Diproses Kejari Loteng

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:15 WIB

Laporan Dugaan Kelalaian Dukcapil Kota Bekasi Bergulir ke Inspektorat

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:55 WIB

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:13 WIB

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata

BERITA TERBARU

Budaya

Pascakebakaran, Nyemulaq Awali Kebangkitan Sade

Jumat, 4 Sep 2026 - 07:33 WIB

Pemerintahan

Lalu Basarudin Janji Bawa Desa Kateng Jadi Lebih Maju

Rabu, 2 Sep 2026 - 14:37 WIB