KMHDI Sayangkan Cawapres Tidak Serius Singgung Krisis Iklim sebagai Penyebab Keroposnya Ketahan Pangan

Senin, 22 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyayangkan para calon wakil presiden (cawapres) tidak menyinggung secara serius krisis iklim dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024, Minggu (21/01/2024). Padahal salah satu penyebab keroposnya ketahanan pangan Indonesia adalah dampak dari krisis iklim.

Ketua Umum Pengurus Pusat KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan para cawapres belum melihat krisis iklim sebagai faktor signifikan penyebab keroposnya ketahanan pangan Indonesia. Sehingga solusi konkret terhadap ketahanan pangan Indonesia yang disampaikan oleh para cawapres cenderung tidak komperhensif.

BACA JUGA :  Usai Digerebek, Desa Beleka Dicanangkan Sebagai Kampung Bebas Narkoba

“Padahal jika kita lihat beberapa tahun belakangan. Krisis iklim jadi variabel penting keroposnya ketahanan pangan kita. Sebagai contoh dampak krisis iklim seperti peningkatan suhu dan perubahan curah hujan telah mengakibatkan terjadinya gagal panen,” terangnya, Minggu (21/012024).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada tahun 2023 tambah Darmawan, fenomena El Nino telah membuat ribuan hektar lahan pertanian harus gagal panen atau penurunan produksi lantaran kekeringan. Hal ini membuat ketersedian beras menjadi menipis ditengah masyarakat dan memicu terjadinya kenaikan harga beras.

BACA JUGA :  Gabungan Polsatwa dan Gegana Sat Brimobda NTB Sterilisasi Sirkuit Mandalika

Untuk itu, Darmawan mengatakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka Indonesia harus segara berkomitmen mengatasi krisis iklim. Menurutnya sejauh ini Indonesia belum menunjukan komitmen secara serius mengatasi krisis iklim, padahal dampaknya sudah sangat terasa dan nyata.

Kendati demikian, ia mengapresiasi para cawapres memiliki pandangan tentang pentingnya bagi Indonesia harus segera melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Namun, kata Darmawan pandangan saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen dan keberanian politik untuk menjalankan transisi energi.

BACA JUGA :  Bandara Lombok Siap Layani 13 Kloter Jamaah Haji Tahun 2024

“Hal ini mengingat tidak semua pihak ingin mempercepat transisi energi. Hal ini karena transisi energi bisa merugika bisnis-bisnis energi yang berbasis fosil. Untuk itulah butuh keberanian politik. Peta jalan transisi energi sudah ada tinggal itu dilaksanakan dengan komitmen tinggi,” terangnya.

Berita Terkait

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan
KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan
Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat
Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing
Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa
Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX
Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB

Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:33 WIB

KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:02 WIB

Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:41 WIB

Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:36 WIB

Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa

Jumat, 8 Mei 2026 - 05:08 WIB

Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:16 WIB

Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026

BERITA TERBARU