SPBU Jatiwaringin Minta Maaf, Bantah Libatkan Nama AWPI di Kasus BBM

Kamis, 4 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM — Pengawas SPBU 34.171.28 Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, meminta maaf dan meluruskan pemberitaan terkait penyebutan nama Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), dalam kasus pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tidak wajar.

Hingga akhirnya, terpantau sejumlah media telah melakukan takedown atau menarik berita.

Pengawas SPBU, Hendra, mengaku pernah menyebut nama AWPI, namun konteksnya berbeda dengan yang diberitakan di beberapa media online.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya minta maaf jika ada kesalah pahaman. Kami memang pernah menyebut nama AWPI, tetapi konteksnya tidak seperti yang diberitakan. Kami hanya mengenal orang AWPI, tidak pernah mengatakan ada titipan dari AWPI setempat,” kata Hendra saat dikonfirmasi Ketua AWPI Kota Bekasi, Jerry, selasa (2/12/2025).

BACA JUGA :  Bank NTB Syariah, Tepis Isu Miring Pemberitaan di Sejumlah Media

Hendra menjelaskan, penyebutan nama tersebut kemudian berkembang menjadi asumsi liar di sejumlah media, yang menyebutkan seolah-olah ada keterlibatan atau titipan dari organisasi AWPI, dalam kasus pengisian BBM subsidi yang melanggar aturan.

“Kami tidak pernah menyebut ada keterlibatan organisasi AWPI. Yang terjadi adalah ada anggota yang kami kenal saja, bukan representasi dari organisasi,” tegasnya.

Selain itu, Hendra membenarkan adanya kejadian pengisian BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan motor Thunder, dengan modus bolak-balik hingga empat kali dengan berganti pengendara pada malam itu.

“Fajar, salah satu operator SPBU yang bertugas saat itu, sudah kami berikan sanksi skorsing. Saya sudah memberikan himbauan tegas kepada seluruh operator dalam setiap *briefing* agar tidak terulang,” ungkap Hendra.

BACA JUGA :  Waspada Bencana dan Kekeringan di Lombok Tengah, Sistem Informasi Siaga NTB Mulai Digencarkan

Ketua AWPI Kota Bekasi, Jerry, mengungkapkan sejumlah media telah melakukan takedown atau menarik berita, terkait kasus ini

“Ramainya pemberitaan yang menyudutkan nama baik AWPI, membuat saya langsung turun meminta klarifikasi,” kata Jerry dalam konfrensi pers di kota bekasi, Kamis (4/12/2025)

Jerry menyatakan, pemberitaan yang tidak akurat tersebut memunculkan asumsi liar yang merugikan nama baik AWPI. Padahal, berdasarkan klarifikasi langsung dari petugas SPBU, tidak ada keterlibatan organisasi dalam kasus tersebut.

“Petugas SPBU menegaskan kepada saya bahwa mereka hanya menyebut ‘kenal’ dengan seseorang, bukan organisasi AWPI. Sayangnya, ini berkembang menjadi berita yang seolah-olah ada keterlibatan AWPI,” tegas Jerry.

BACA JUGA :  Hendri Satrio: Tradisi Pembangunan NTB Berkelanjutan, Tak Diganti di Tengah Jalan

Jerry menjelaskan, anggota AWPI yang sah harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih aktif, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

“Jika ada orang yang mengatasnamakan AWPI dari luar Kota Bekasi atau tanpa KTA resmi, itu namanya oknum. Kami akan laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta untuk mengambil langkah tegas,” ungkapnya.

Jerry memastikan, AWPI Kota Bekasi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan Ia berharap tidak ada lagi penyalahgunaan nama organisasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. ( Herdy R )

Berita Terkait

Deklarasi NTB Dorong APH Audit Pokir APBD Murni Loteng 2026 Buntut Anomali Pokir DPRD APBD Perubahan 2026
Kasta NTB Sayangkan Pelaporan Aktivis Perempuan Oleh Gubernur NTB
Bukan Sekadar Jabatan, Logis NTB Pertanyakan Independensi Musyafirin di Bank NTB Syariah
KASTA NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB
Menagih Transparansi Administrasi Pertanahan: “Jangan Biarkan Masyarakat Cari Kepastian Sendiri”
Dinamika Penilaian Hingga Masalah Teknis, Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 Berikan Penjelasan!
Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan
Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 00:04 WIB

Deklarasi NTB Dorong APH Audit Pokir APBD Murni Loteng 2026 Buntut Anomali Pokir DPRD APBD Perubahan 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Kasta NTB Sayangkan Pelaporan Aktivis Perempuan Oleh Gubernur NTB

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:31 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Logis NTB Pertanyakan Independensi Musyafirin di Bank NTB Syariah

Rabu, 30 September 2026 - 08:49 WIB

KASTA NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Kamis, 24 September 2026 - 10:13 WIB

Menagih Transparansi Administrasi Pertanahan: “Jangan Biarkan Masyarakat Cari Kepastian Sendiri”

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:22 WIB

Dinamika Penilaian Hingga Masalah Teknis, Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 Berikan Penjelasan!

Kamis, 9 April 2026 - 19:52 WIB

Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan

Rabu, 11 Februari 2026 - 16:00 WIB

Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah

BERITA TERBARU

Bisnis

Bank NTB Syariah Resmi Buka Cabang di Jakarta

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:53 WIB