Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, mengklarifikasi potongan video wawancara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu.

Video yang diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah tersebut dinilai telah mengalami penyuntingan yang menghilangkan konteks utuh sehingga memicu kegaduhan di masyarakat.

​Bupati menegaskan bahwa pernyataan “wajar” yang ia sampaikan merujuk pada rasio statistik antara jumlah penerima manfaat dengan insiden keracunan, bukan memaklumi peristiwa keracunan itu sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Tokoh muda Kabupaten Lombok Tengah, Agus Sukandi, menilai publik perlu membedakan antara substansi kejadian dengan analisis data. Berdasarkan penelusuran terhadap video utuh, ia menyebut narasumber sedang memaparkan skala program nasional MBG.

BACA JUGA :  Menjabat Sekitar Setahun 9 Hari, AKBP. Irfan Nurmansyah diganti AKBP. Iwan Hidayat jadi Kapolres Loteng

​”Dalam video itu, yang disebut wajar adalah interval angka kejadian dari total 60 juta penerima MBG setiap harinya di seluruh Indonesia. Jika yang mengalami kejadian keracunan berjumlah belasan orang, maka secara statistik angka kejadian itulah yang dimaksud masih dalam ambang batas wajar,” jelas Agus di Praya, Selasa (10/2/2026).

​Menurut Agus, framing yang beredar di media sosial telah memelintir gagasan bupati. Ia meyakini tidak ada pemimpin yang secara sadar menganggap musibah yang menimpa warganya sebagai hal yang lumrah.

BACA JUGA :  Buntut Unggahan Di Medsos, RSUD Praya Layangkan Laporan Ke Polres Loteng

​Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Pathul Bahri menjelaskan bahwa program MBG merupakan proyek masif yang melibatkan 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.

​”Jika hari ini ada laporan keracunan lima atau sepuluh orang, dibandingkan dengan 60 juta penerima manfaat, perbandingannya sangat jauh. Hal inilah yang saya sampaikan kemarin agar tidak diperluas secara negatif oleh rekan-rekan wartawan,” tutur Pathul.

​Ia menyayangkan tindakan pihak-pihak yang memotong pernyataannya untuk kepentingan konten media sosial. Pathul juga menegaskan bahwa tim dari akun Lambe Turah tidak berada di lokasi saat wawancara berlangsung dan hanya mengambil potongan video tanpa verifikasi lapangan.

BACA JUGA :  Pandangan Surya Paloh dan Anies Baswedan Ketika Johnny Gerard Plate Jadi Tersangka

​”Apa yang saya sampaikan itu berbasis data. Komunikasi saya sangat jelas. Sangat disayangkan pernyataan itu dipotong dan dipicu untuk membuat semua pihak ribut,” pungkas Ketua DPD Gerindra NTB tersebut.

​Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap berkomitmen untuk mengawal keamanan pangan program MBG agar insiden sekecil apa pun dapat diminimalisir di masa mendatang.

Berita Terkait

Bukan Sekadar Jabatan, Logis NTB Pertanyakan Independensi Musyafirin di Bank NTB Syariah
KASTA NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB
Menagih Transparansi Administrasi Pertanahan: “Jangan Biarkan Masyarakat Cari Kepastian Sendiri”
Dinamika Penilaian Hingga Masalah Teknis, Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 Berikan Penjelasan!
Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan
Alumni dan Pengurus HIMMAH NWDI Loteng Tolak Ketua PD NWDI Loteng Terpilih
SPBU Jatiwaringin Minta Maaf, Bantah Libatkan Nama AWPI di Kasus BBM
Faozal: Video Bupati Lombok Timur Usir Pemandu Wisata Tak Utuh
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:31 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Logis NTB Pertanyakan Independensi Musyafirin di Bank NTB Syariah

Rabu, 30 September 2026 - 08:49 WIB

KASTA NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Kamis, 24 September 2026 - 10:13 WIB

Menagih Transparansi Administrasi Pertanahan: “Jangan Biarkan Masyarakat Cari Kepastian Sendiri”

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:22 WIB

Dinamika Penilaian Hingga Masalah Teknis, Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 Berikan Penjelasan!

Kamis, 9 April 2026 - 19:52 WIB

Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan

Rabu, 11 Februari 2026 - 16:00 WIB

Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:53 WIB

Alumni dan Pengurus HIMMAH NWDI Loteng Tolak Ketua PD NWDI Loteng Terpilih

Kamis, 4 Desember 2025 - 20:24 WIB

SPBU Jatiwaringin Minta Maaf, Bantah Libatkan Nama AWPI di Kasus BBM

BERITA TERBARU

Kepolisian

‎Pimpinan Ponpes di Praya Timur jadi DPO

Rabu, 7 Okt 2026 - 13:50 WIB