Soal DBHCHT, Kasta NTB Apresiasi Langkah Pemkab Lombok Tengah

Kamis, 28 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Kasta NTB memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah yang memulai pendataan petani tembakau di wilayahnya.

Kebijakan ini dinilai sejalan dengan semangat untuk menata persoalan sektor pertembakauan yang selama ini tidak berbasis pada data yang valid dan kredibel.

Pendataan petani tembakau merupakan hal esensial untuk menyusun program-program yang relevan dengan kepentingan petani, khususnya dalam pengalokasian anggaran agar tepat guna dan tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Ditemukan 7 Poket Narkotika 2 Pria Diamankan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa

Rencana kebijakan Pemkab Loteng untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tembakau juga layak diapresiasi.

Langkah ini merupakan aktualisasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan DBHCHT, khususnya untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kasta NTB DPD Lombok Tengah, Dirman Zaid, di sela-sela keikutsertaannya dalam rapat persiapan pendataan petani tembakau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Rabu, 27 Agustus 2024.

BACA JUGA :  Tahun Politik 2024, Jurnalis Sumut Berharap Kapoldasu Irjen Agung Dapat Turun ke Toga dan Tomas

“Untuk memastikan besaran anggaran yang memadai dan kepastian penerima manfaat, semua harus berbasis data akurat. Karena itu, perlu ada pendataan, baik jumlah lahan maupun hasil produksi tembakau petani, yang terus diperbarui setiap tahun,” tegas Dirman.

Menurutnya, perkembangan luas lahan dan jumlah petani tembakau di Loteng cenderung meningkat setiap tahun. Saat ini, estimasi terdapat sekitar 14.000 hektar lahan pertanian tembakau dengan lebih dari 23.000 petani dan buruh yang terlibat.

BACA JUGA :  Ketatkan Patroli di Perbatasan, Satgas Pamtas Yonarmed 16/TK Berhasil Gagalkan Penyelundupan Narkoba

“Jumlah tersebut bisa jadi melebihi perkiraan yang ada. Karena itu, diperlukan pendataan berbasis sensus agar diperoleh data valid yang berbasis by name by address,” pungkas Dirman.

Rapat persiapan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Kabag UPBJ, Bappeda, serta perwakilan BPS Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pertanian setempat.

Berita Terkait

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak
Gubernur NTB Polisikan Aktivis Soal Sebar Nomor HP: Demokrasi di Titik Nadir?
Kasta NTB, Akses Siswa Terputus, Jembatan di Mujur Praya Timur Tak Kunjung Diperbaiki Sejak 2025
Dugaan Pemalsuan Surat di Desa Penujak, Polisi Proses Laporan Warga Karang Daye
Keracunan Massal Siswa di Praya Tengah, Kasta NTB: Pengelola SPPG Lalai Jalankan Aturan
KASTA NTB Serahkan Laporan Dugaan Dana Siluman DPRD ke Kejati, 13 Oknum Disebut Terima Aliran Dana
Konsultan Laporkan Mitra Dapur MBG di Lombok Tengah ke Polisi Atas Dugaan Penipuan
Transparansi Kejari Loteng: Buka Data Perkara, Kedepankan Hukum Humanis
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 20:21 WIB

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak

Minggu, 19 April 2026 - 17:38 WIB

Gubernur NTB Polisikan Aktivis Soal Sebar Nomor HP: Demokrasi di Titik Nadir?

Jumat, 17 April 2026 - 19:53 WIB

Kasta NTB, Akses Siswa Terputus, Jembatan di Mujur Praya Timur Tak Kunjung Diperbaiki Sejak 2025

Rabu, 15 April 2026 - 15:56 WIB

Dugaan Pemalsuan Surat di Desa Penujak, Polisi Proses Laporan Warga Karang Daye

Sabtu, 11 April 2026 - 16:55 WIB

Keracunan Massal Siswa di Praya Tengah, Kasta NTB: Pengelola SPPG Lalai Jalankan Aturan

Rabu, 8 April 2026 - 06:48 WIB

KASTA NTB Serahkan Laporan Dugaan Dana Siluman DPRD ke Kejati, 13 Oknum Disebut Terima Aliran Dana

Minggu, 5 April 2026 - 08:52 WIB

Konsultan Laporkan Mitra Dapur MBG di Lombok Tengah ke Polisi Atas Dugaan Penipuan

Sabtu, 4 April 2026 - 16:41 WIB

Transparansi Kejari Loteng: Buka Data Perkara, Kedepankan Hukum Humanis

BERITA TERBARU