Kontraktor Klarifikasi Pertemuan Soal Utang, Sebut Tidak Ada Rencana Aksi

- Wartawan

Minggu, 7 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Beberapa hari terakhir viral sebuah video yang beredar yang memuat belasan kontraktor menyebut akan berkemah di Kantor Gubernur NTB dan menyegel Kantor BPKAD Provinsi NTB terkait utang Pemprov NTB terhadap sejumlah kontraktor.

Terlihat dalam video yang beredar, kontraktor sekaligus Wakil Ketua II Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mengatakan kontraktor dan buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB.

“Kami para kontraktor yang dizolimi menuntut hak untuk dibayar utang pekerjaan pada tahun 2022. Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, maka beserta buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB. Kami para kontraktor akan menyegel Kantor BPKAD Provinsi NTB,” kata Amrullah di Tuwa Kawa Mataram.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun kontraktor yang hadir mengaku tidak mengetahui bahwa pertemuan mereka di Kafe Tuwa Kawa untuk rencana kemah dan penyegelan kantor. Seperti Yuni, salah seorang kontraktor wanita yang hadir mengaku kaget dengan rencana berkemah yang disampaikan Amrullah.

BACA JUGA :  Luar Biasa, Bupati Lombok Terima Sabuk Hitam DAN 2 Dari INKANAS

Dia mengaku hanya dihubungi untuk rapat biasa dan silaturahmi. Dia menyangka momen tersebut untuk halal bi halal, namun dia kaget begitu acara usai diisi dengan pernyataan sikap orang yang menyebut diri kontraktor terzolimi.

“Masak iya aku cewek mau kemah, dong anakku nangis di rumah. Teman-teman semua yang hadir dikira rapat biasa, halal bi halal. Aku kaget sampai berkemah segala,” katanya dikonfirmasi, Sabtu, 6 Mei 2023.

Dia mengatakan tidak ada niat mau berkemah di Kantor Gubernur NTB atau menyegel Kantor BPKAD.

“Murni (proyek) tiang (saya) sudah dibayar. Saya ke sana pertemuan halal bi halal ketemu sama teman-teman, enggak ada niat saya keberatan, mau ikut-ikutan begitu,” ujarnya.

Dia memaklumi kondisi Pemprov NTB yang belum dapat melunasi utang pada kontraktor. Itu bukan karena ada niat yang tidak ingin membayar, namun saat itu kondisi pandemi di mana anggaran yang seharusnya untuk membayar rekanan justru digunakan untuk penanganan pandemi.

BACA JUGA :  Santi Duta Sahabat Polisi Indonesia Memberikan Semangat SPN Polda Bali penerapan TRI HITA KARANA

“Saya murni sudah dibayar, cuma ada perubahan yang belum. Saya maklumi kondisi Pemprov. Intinya kan semua (akan) dibayar,” ujarnya.

Yuni mengatakan, begitu video viral di media sosial, dia buru-buru ingin mengklarifikasi bahwa dia tidak ikut-ikutan dalam rencana kemah atau menyegel kantor.

“Saya hubungi orang-orang bagaimana cara aku klarifikasi. Aku yang minta diklarifikasi, aku enggak ikut-ikutan, enggak ada sampai mau berkemah,” katanya.

*Didesak Berkemah dan Segel Kantor*

Sementara kontraktor lainnya, Ahyar, mengaku saat itu dihubungi seorang teman untuk menggelar rapat di Tuwa Kawa. Dia kemudian menghubungi teman lainnya untuk ikut. Ada sekitar 15 kontraktor yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Sebetulnya ceritanya begini saya dihubungi sama teman-teman untuk kumpul dadakan. Nanti malam ke Tuwa Kawa. Terus saya ajak teman-teman lain. Saya kira hanya sekedar info. Sampai di sana biasa kita diskusi,” ujarnya.

BACA JUGA :  Apresiasi Diberikan Kapolda NTB Kepada Warga Monjok dan Taliwang yang Serahkan Senjata dan Sepakat Berdamai

Dia mengaku bahwa dalam diskusi tersebut untuk menjawab pernyataan Gubernur NTB dan Ketua DPRD NTB di media soal utang. Dia kemudian menawarkan mediasi dengan cara mendatangi BPKAD atau dinas terkait lainnya soal persoalan utang.

Tidak ada terlintas dalam pikirannya soal rencana aksi kemah atau penyegelan kantor. Dia menawarkan untuk bertemu dan mediasi bersama pihak terkait untuk persoalan utang. Namun sekitar 3 hingga 4 rekannya meminta agar menggelar aksi kemah dan penyegelan kantor.

“Saran saya mediasi atau dialog dahulu, tapi itu diconter sama Amrul dan beberapa teman yang meminta untuk berkemah, segel kantor,” katanya.

Dia mengaku saat itu memang tidak banyak teman-teman yang sepakat dengan aksi rencana kemah dan penyegelan kantor, apalagi BPKAD sudah menjanjikan pembayaran di tahun ini.

“Rencana kemah dan penyegalan itu menurut saya di akhir ketika sudah buntu. Kalau sekarang masih bisa peluang dialog mencari solusi,” ujarnya. (red)

Berita Terkait

Beri Kesaksian Berbeda: Titin dan Suroto Pro Kontra Vina Cirebon di Podcast RJL 5
Shalat Idul Adha 1445 H di Polda Sulteng dihadiri unsur Forkopimda dan Mengundang Masyarakat
“Sang sopir kemungkinan gak bisa ngendaliin mobil, kelihatan udah sempat mo naek keatas ech dia mundur lagi,pas itu gandengan nya (Boks Kontineer-Red).Melintir kesamping berbelok terguling langsung timpah mobil pribadi warna putih
Massa Gedor DPRD NTB Soroti Mafia Tambang di KSB
Bhayangkarun Polres Loteng Siap Di Gelar Jelang Hari Bhayangkara Ke-78
Polres Loteng Himbau Masyarakat Tidak Gunakan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Tri Margono selaku Anggota DPRD Kabupaten Mempawah menjelaskan bahwa Kabupaten Mempawah kedepannya itu sangat strategis dari bidang ekonomi juga
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:54 WIB

Beri Kesaksian Berbeda: Titin dan Suroto Pro Kontra Vina Cirebon di Podcast RJL 5

Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:33 WIB

Shalat Idul Adha 1445 H di Polda Sulteng dihadiri unsur Forkopimda dan Mengundang Masyarakat

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:15 WIB

Massa Gedor DPRD NTB Soroti Mafia Tambang di KSB

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:12 WIB

Bhayangkarun Polres Loteng Siap Di Gelar Jelang Hari Bhayangkara Ke-78

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:06 WIB

Polres Loteng Himbau Masyarakat Tidak Gunakan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Senin, 10 Juni 2024 - 19:03 WIB

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Sabtu, 8 Juni 2024 - 17:28 WIB

Tri Margono selaku Anggota DPRD Kabupaten Mempawah menjelaskan bahwa Kabupaten Mempawah kedepannya itu sangat strategis dari bidang ekonomi juga

Jumat, 7 Juni 2024 - 17:45 WIB

Sebanyak 436 Bangunan Yang Berdiri Digaris Sempadan Sungai di Alar Jiban Ditertibkan

BERITA TERBARU

Politik

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029

Minggu, 16 Jun 2024 - 06:58 WIB