Dilporkan 2021, Logis Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan di Polda NTB - NESIANEWS.COM

Dilporkan 2021, Logis Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan di Polda NTB

- Wartawan

Kamis, 28 September 2023 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Lembaga kajian dan investigasi publik, Lombok Global Institute (Logis) kembali menyoroti kasus dugaan korupsi pada pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-D) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat.

 

Kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta ini, sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda NTB, pada Februari 2021 silam.

ADVERTISEMENT

" alt="ads" />.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami buka kembali kasus dugaan korupsi SPAL Domestik di Dinas PUPR Lobar ini. LOGIS akan mempertanyakan sejauh mana prosesnya di Polda NTB karena sudah kita laporkan sejak Februari 2021, tapi kok kesannya mengendap,” tegas Direktur LOGIS, M Fihiruddin, Senin 25 September 2023 di Mataram.

BACA JUGA :  Kebakaran Hebat Poskesdes di Lotim, Diduga Akibat Usaha Tabung Gas Tanpa Izin

 

Fihir menguraikan, dugaan korupsi tersebut dilaporkan LOGIS ke Ditreskrimsus Polda NTB, pada Jumat, 5 Februari 2021, dua tahun sillam.

 

Laporan pengaduan diterima Polda NTB dengan Nomor: TBLP/83/II/2021/DitReskrimsus dan ditandatangani Aipda Sugiman Hadi Saputra sebagai penerima aduan.

 

Kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan setelah melalui sejumlah investigasi dan penelusuran fakta lapangan oleh LOGIS.

 

“Melalui Divisi Intelijen dan Investigasi Dewan Pimpinan Daerah NTB, menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada PUPR Lombok Barat Khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) pada SPAL-D,” kata Fihir, sapaan akrab aktivis muda ini.

 

Dijelaskan, kasus dugaan korupsi tersebut adalah pembangunan tengki septik skala individual pedesaan di 39 desa per 50 kepala keluarga di Lombok Barat.

BACA JUGA :  Anggota Polsek Jonggat Cek TKP Warga Yang Meninggal Tergantung

 

Jumlah anggaran Rp425 juta per desa per KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dikalikan dengan 39 desa penerima bantuan, dengan rata-rata 50 unit tangki septik di tiap desa. Namun faktanya justru berbeda.

 

“Setengah dari anggaran yakni Rp225 juta, pengelolaannya dialihkan ke Dinas PUPR Lobar. Sisanya Rp200 juta diserahkan ke KSM,” ujarnya.

 

Fihir menjelaskan, anggaran yang dikelola Dinas PUPR digunakan untuk pengadaan tangki septik dan pipa saluran pembuangan ke tangki. Padahal seharusnya anggaran diberikan seluruhnya ke KSM dalam bentuk swakelola.

 

“Dinas terkait hanya bertugas melakukan pendampinan melalui Tenaga Fasilitator Lapangan. Ada aturan Menteri PUPR yang menyebutkan soal pengelolaan anggaran DAK swakelola ini,” jelasnya.

 

Dalam laporan ke Polda, dijelaskan Dinas PUPR Lobar menunjuk PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC) sebagai pihak penyedia bahan tanpa lelang.

BACA JUGA :  Prabowo Kenang Perjuangan Wujudkan Kebijakan Dana Desa

 

Fihir menekankan, LOGIS akan menagih kinerja Polda NTB terhadap kasus ini. Sebab hingga kini belum ada titik terang dan kejelasan penanganannya.

 

“LOGIS pertanyakan hal ini. Sudah sejauh mana ditangani Polda NTB. Jika dalam seminggu ke depan belum ada kejelasan, maka kami akan menyampaikan aspirasi dengan mendatangi Polda NTB. Kita bawakan CD dak Beha, sebagai motivasi agar APH lebih jantan dan serius menangani korupsi di daerah ini,” pungkasnya.

 

Polda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol Aman Asmara, saat dikonfirmasi via WA terkait pernyataan Logis tersebut, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.

Berita Terkait

Focus Group Discussion Digelar PDAM Tiara Untuk Tingkatkan Pelayanan
Polres Loteng Berhasil Bubarkan Perkelahian Antar Suporter Terjadi Di Gor Tastura
Patroli KRYD Dilakukaan Polres Loteng Bersama Kodim/ 1620 dan Satpol- PP Kab. Loteng
Kodim Loteng Bersama Kemhan Tanam Jagung di Selong Belanak
Yulie mengatakan, Prabowo memiliki visi misi untuk mencerdaskan bangsa.
KASTA NTB Hearing Lagi Dengan Ratusan Guru Honor, Sekda Turun Tangan
Perekat Nusantara dan TPDI, Akan Kembali Laporkan Mantan Ketua MK Anwar Usman
Tidak Diberi Uang, Oknum Wartawan Diduga Memaki Seorang Pengusaha

Berita Terkait

Jumat, 1 Desember 2023 - 09:10 WIB

Patroli Rutin Sat Samapta Polres Loteng Antisipasi Tawuran Antar Pelajar 

Rabu, 29 November 2023 - 14:25 WIB

HUT Ke-52, KORPRI Loteng Berkomitmen Untuk Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas Pegawai

Selasa, 21 November 2023 - 05:15 WIB

Loteng Berikan Bonus Atlit Dengan Jumlah Terbesar

Kamis, 2 November 2023 - 05:14 WIB

Tiga Putri Tastura Wakili NTB Di STQ dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional 

Minggu, 22 Oktober 2023 - 14:23 WIB

Peringati Hari Santri Nasional, 10 Ribu Santri Gelar Apel di Loteng

Minggu, 22 Oktober 2023 - 11:46 WIB

Maulidatun Hasanah Raih IPK 4.00 Menjadi Lulusan Terbaik Poltekpar Tahun ini

Minggu, 22 Oktober 2023 - 06:21 WIB

Wisuda Poltekpar ke-IV Mengangkat Tema Local Wisdom to Face the Global Challenge

Jumat, 20 Oktober 2023 - 10:35 WIB

Petani Tomat Merugi ?, Mahasiswa UNDIKMA Berikan Solusi UMKM Sun Read Tomato

BERITA TERBARU