ALARM NTB Sebut Issue Hutang Pemprov Terlalu Politis

Kamis, 4 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Nusa Tenggara Barat, menenggarai issue hutang Pemprov NTB terhadap pekerjaan proyek pemerintah provinsi terlalu politis.

ALRM NTB melihat, situasi hutang Pemprov seolah olah digoreng gagal bayar. Padahal hanya penundaan pembayaran karena skema anggaran yang berubah dari pusat hingga daerah.

“Rekan rekan kontraktor sangat kami fahami kondisinya. Mungkin kebanyakan proyek Pokir DPRD. DPRD tahu situasi anggaran di pusat. Dan ini bukan NTB saja tapi sebagian di Provinsi lain juga terjadi,” sebut ketua ALARM NTB, Lalu Hizzi, dalam siaran persnya di Mataram, pagi ini, Kamis (4/5).

BACA JUGA :  Melihat Suksesnya Bibit Jagung R7 di Desa Jenggik Lombok Timur, Mampu Hasilkan 13,7 Ton Per Hektare

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Provokasi soal segel kendaraan dinas dan rumah jabatan Gubernur hanya sensasi berita saja. Padahal, faktanya Gubernur Zulkieflimansyah berulang kali menyampaikan komitmen pembayaran Pemprov akan direalisasikan setidaknya hingga Juni 2023.

BACA JUGA :  KKP dan Mitra Ajak Masyarakat Kenali Laut dan Wujudkan Aksi Nyata untuk Laut Sehat pada World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026

Kebijakan Pemprov soal anggaran juga boleh dikritik. Bahkan kata Hizzi harus dikritik. Tapi tidak subyektif apalagi mengabaikan masalah substansi.

“Kita tahu masalah intinya kan soal anggaran pusat yang skema penyalurannya berubah. Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH). Ada restrukturisasi dari kementerian keuangan, evaluasi. Itu diumumkan dimana mana. Dampak Covid dan situasi penerimaan negara,” tandasnya, lagi.

BACA JUGA :  Panglima TNI: Sinergitas TNI Dengan Segenap Komponen Bangsa Sukseskan Pengamanan KTT ke 42 ASEAN

ALARM NTB berpandangan, situasi ini mestinya disikapi dengan bijak DPRD NTB. Dan terus koordinasi dengan Pemprov. Hingga tidak perlu kontraktor rekanan mitra DPRD di provokasi sedemikian rupa seolah Pemprov gagal bayar.

“Pengamatan kami, gak ada gagal bayar. Yang ada skema pembayarannya yang berubah. Bertahap,” demikian, Hizzi.

Berita Terkait

Petani Tanak Rarang Terima Program Intensifikasi Jagung Berbasis Teknologi dari BRMP
‎Kecelakaan di Rambitan Renggut Dua Nyawa, Polisi Lakukan Olah TKP
Polisi Buru Pelaku Pengeroyokan yang Terjadi di Desa Puyung
Salat Istisqa, Santunan Anak Yatim Hingga 135 Tangki Air Bersih Disalurkan PDAM Loteng Guna Atasi Kemarau Panjang
PWI Loteng Protes Pencatutan Media dalam Surat Aksi Demo Kejari
Turut Berduka Cita, Sosok Tuan Guru Bagu di Mata Pathul Bahri
Sinergi BUMN di Mandalika: BSI dan ITDC Berkolaborasi
Kecelakaan Maut Makan Korban Jiwa di Kuta, Polresta Loteng Olah TKP
Berita ini 130 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:11 WIB

Petani Tanak Rarang Terima Program Intensifikasi Jagung Berbasis Teknologi dari BRMP

Kamis, 5 November 2026 - 06:49 WIB

‎Kecelakaan di Rambitan Renggut Dua Nyawa, Polisi Lakukan Olah TKP

Selasa, 3 November 2026 - 20:22 WIB

Polisi Buru Pelaku Pengeroyokan yang Terjadi di Desa Puyung

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:44 WIB

Salat Istisqa, Santunan Anak Yatim Hingga 135 Tangki Air Bersih Disalurkan PDAM Loteng Guna Atasi Kemarau Panjang

Jumat, 16 Oktober 2026 - 21:19 WIB

PWI Loteng Protes Pencatutan Media dalam Surat Aksi Demo Kejari

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:49 WIB

Turut Berduka Cita, Sosok Tuan Guru Bagu di Mata Pathul Bahri

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 23:48 WIB

Sinergi BUMN di Mandalika: BSI dan ITDC Berkolaborasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Kecelakaan Maut Makan Korban Jiwa di Kuta, Polresta Loteng Olah TKP

BERITA TERBARU

Bisnis

Bank NTB Syariah Resmi Buka Cabang di Jakarta

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:53 WIB