ALARM NTB Sebut Issue Hutang Pemprov Terlalu Politis

- Wartawan

Kamis, 4 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Nusa Tenggara Barat, menenggarai issue hutang Pemprov NTB terhadap pekerjaan proyek pemerintah provinsi terlalu politis.

ALRM NTB melihat, situasi hutang Pemprov seolah olah digoreng gagal bayar. Padahal hanya penundaan pembayaran karena skema anggaran yang berubah dari pusat hingga daerah.

“Rekan rekan kontraktor sangat kami fahami kondisinya. Mungkin kebanyakan proyek Pokir DPRD. DPRD tahu situasi anggaran di pusat. Dan ini bukan NTB saja tapi sebagian di Provinsi lain juga terjadi,” sebut ketua ALARM NTB, Lalu Hizzi, dalam siaran persnya di Mataram, pagi ini, Kamis (4/5).

BACA JUGA :  Fantastis, AMNT Setor Dana Bagi Hasil 2022 ke KSB Rp455 Miliar Lebih

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Provokasi soal segel kendaraan dinas dan rumah jabatan Gubernur hanya sensasi berita saja. Padahal, faktanya Gubernur Zulkieflimansyah berulang kali menyampaikan komitmen pembayaran Pemprov akan direalisasikan setidaknya hingga Juni 2023.

BACA JUGA :  5 Perusahaan Terima Anugerah KADIN DKI Jakarta

Kebijakan Pemprov soal anggaran juga boleh dikritik. Bahkan kata Hizzi harus dikritik. Tapi tidak subyektif apalagi mengabaikan masalah substansi.

“Kita tahu masalah intinya kan soal anggaran pusat yang skema penyalurannya berubah. Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH). Ada restrukturisasi dari kementerian keuangan, evaluasi. Itu diumumkan dimana mana. Dampak Covid dan situasi penerimaan negara,” tandasnya, lagi.

BACA JUGA :  Lanal Sibolga Gelar Karya Bakti Satuan Komando Wilayah TNI Angkatan Laut

ALARM NTB berpandangan, situasi ini mestinya disikapi dengan bijak DPRD NTB. Dan terus koordinasi dengan Pemprov. Hingga tidak perlu kontraktor rekanan mitra DPRD di provokasi sedemikian rupa seolah Pemprov gagal bayar.

“Pengamatan kami, gak ada gagal bayar. Yang ada skema pembayarannya yang berubah. Bertahap,” demikian, Hizzi.

Berita Terkait

Hearing Bersama DPRD NTB dan Bappeda, KASTA NTB Pertanyakan Alokasi DBHCHT Rp 162,9 Miliar
Pegawai RS Mandalika Akhirnya Berani Bicara, Mereka Diduga Tak Diberi Jaspel
Masyarakat Stanggor Pertanyakan Progres Laporanya di Kejari Loteng
Jangan Tertipu! Ada Akun Palsu Mengatasnamakan Bank NTB Syariah
Pimpinan DPRD Lombok Tengah Berhentikan Sementara Mahrup usai Jadi Terdakwa Kasus Korupsi
Buka Jalan Baru, Satgas TMMD Ke-124 Turunkan Alat Berat di Mangkung
Nurdin Dino Beri Tanggapan Terhadap Statement Adu Data dari Pihak Sudin
Terima Tantangan Nurdin Dino Terkait Lahan Pantai Bumbang, Andre Yakub Siap Bayar Rp1 Miliar Jika Data Palsu!
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 Juni 2025 - 10:37 WIB

Hearing Bersama DPRD NTB dan Bappeda, KASTA NTB Pertanyakan Alokasi DBHCHT Rp 162,9 Miliar

Jumat, 6 Juni 2025 - 11:44 WIB

Pegawai RS Mandalika Akhirnya Berani Bicara, Mereka Diduga Tak Diberi Jaspel

Senin, 2 Juni 2025 - 21:04 WIB

Masyarakat Stanggor Pertanyakan Progres Laporanya di Kejari Loteng

Selasa, 27 Mei 2025 - 09:28 WIB

Jangan Tertipu! Ada Akun Palsu Mengatasnamakan Bank NTB Syariah

Senin, 26 Mei 2025 - 14:57 WIB

Pimpinan DPRD Lombok Tengah Berhentikan Sementara Mahrup usai Jadi Terdakwa Kasus Korupsi

Jumat, 23 Mei 2025 - 15:22 WIB

Buka Jalan Baru, Satgas TMMD Ke-124 Turunkan Alat Berat di Mangkung

Kamis, 22 Mei 2025 - 14:51 WIB

Nurdin Dino Beri Tanggapan Terhadap Statement Adu Data dari Pihak Sudin

Kamis, 22 Mei 2025 - 14:15 WIB

Terima Tantangan Nurdin Dino Terkait Lahan Pantai Bumbang, Andre Yakub Siap Bayar Rp1 Miliar Jika Data Palsu!

BERITA TERBARU