NESIANEWS.COM – Publik Nusa Tenggara Barat (NTB) dikejutkan dengan langkah hukum yang diambil oleh sang Gubernur. Bukan soal sengketa lahan atau korupsi besar, melainkan pelaporan terhadap seorang aktivis perempuan terkait dugaan penyebaran nomor telepon pribadi orang nomor satu di NTB tersebut.
Langkah ini sontak menuai gelombang kritik. Banyak pihak menilai, tindakan sang Gubernur merupakan bentuk sikap antikritik dan menunjukkan rapuhnya mentalitas kepemimpinan dalam menghadapi dinamika ruang digital.
Menanggapi fenomena “lapor-melapor” ini, Ketua DPP Kasta NTB, Zulfan Hadi, memberikan komentar pedas. Menurutnya, pelaporan ini adalah sebuah kemunduran besar bagi iklim demokrasi di Bumi Gora.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat lucu dan miris. Gubernur itu pejabat publik, jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Dia bukan selebriti yang boleh merasa risih kalau nomornya diketahui publik. Melaporkan aktivis karena menyebarkan nomor telepon adalah bentuk kepanikan yang tidak berdasar,” tegas Zulfan, dalam rilisnya, (19/4/26).
Zulfan menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi, seorang pemimpin seharusnya menjadikan akses komunikasi sebagai jembatan, bukan justru memidanakan mereka yang mencoba membuka akses tersebut.
Dalam keterangannya, Zulfan Hadi menyoroti tiga hal utama yang dianggap mencederai nalar publik:
” 1. Jika Gubernur merasa terganggu dengan banyaknya pesan yang masuk, itu tandanya ada sumbatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Jalur resmi mungkin dianggap macet, sehingga rakyat mencari jalan pintas.
2. Polisi punya tugas berat mengurus kriminalitas nyata. Sangat disayangkan jika energi penegak hukum habis hanya untuk mengurusi ego seorang pejabat yang merasa privasinya terusik oleh rakyatnya sendiri.
3. Penggunaan UU ITE dalam kasus ini dinilai sebagai upaya membungkam daya kritis masyarakat agar tidak lagi berani “menyentuh” wilayah kenyamanan pejabat,” Lanjut Zulfan.
Bagi Kasta NTB, pelaporan ini adalah pesan buruk bagi masa depan dialog di NTB. Jika untuk urusan komunikasi saja harus berakhir di meja hijau, maka ke depan, rakyat akan semakin takut untuk bersuara.
Kami di Kasta NTB mengingatkan, pemimpin itu harus siap ‘ditelanjangi’ secara ruang publik. Kalau mau privasi total, jangan jadi Gubernur, jadi rakyat biasa saja. Kami akan tetap berdiri bersama mereka yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak bicara rakyat,” Tutup Zulfan dengan nada tinggi. (REL)
