Forum P3SRS nasional : Tegakkan keadilan dan kepastian hukum, Tangkap/Pecat para oknum ASN yang terlibat

Kamis, 21 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Ketua kordinator aksi dan penanggung jawab perjuangan forum P3SRS nasional dalam sambutanya, menyampaikan kami semua yang hadir pada hari ini meminta plt Gubenur dki jakarta (Heru budi hartono), agar permasalahan permasalahan yang ada di beberapa apartemant yang ada dijakarta saat ini, Agar plt. Gubenur dki jakarta supaya menindaklajutin, perihal perihal aduan yg sudah kami sampaikan, segerahlah melakukan tindakan tegas dengan membongkar sampai akar rumput siapa saja oknum ASN yang terlibat di dalamnya.” Ucap Haris Nasution.S.H. ketua kordinator aksi Forum P3SRS nasional.

Masih ditempat yang sama, Haris nasution menambahkan, Saat ini para pemilik dan para penghuni yang selama ini merasa ditindas, dan diperalat oleh para oknum oknum ASN, Kami harapkan segera kiranya pemrov dki jakarta dibawah pimpinan (Heru budi hartono), melakukan Audit keuangan, mencari siapa saja oknum oknum yang bertanggung jawab selama ini, Mereka yang diduga telah menerima gratifikasi. Dan ada juga yang melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi, ada apa ini, ada siapa dibelakang kejadian ini.” Ucap Kordinator aksi lapangan Haris nasution.S.H.

BACA JUGA :  Dugaan Gadai Emas Palsu, Koperasi Syariah Ngiring Tunas Paice Polisikan Nasabah Terkait Kerugian Rp4 Miliar


Adapun perwakilan dari apartemant basura city, Ratna Anita Lubis yang juga sebagai ketua (PWBC) perkumpulan warga basura city yang beralamat di kampung Melayu Jakarta timur, ketika ditemui rekan rekan media menyampaikan, Kami dari awal sudah memperhatikan adanya pembentukan P3RS dari awal proses pembentukan itu semua sudah tidak benar. Karena yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan adalah warga pemilik/penghuni rusun/apartemant itu sendiri. Akan tetapi semua diambil alih oleh pengelola atau pengembang yg dibentuk secara tertutup dan terselubung. Adapun yang mengetahui terutama warga warga binaan dia. dan sebagian besar tidak mengetahui sama sekali. Ini sangat kacau sekali.” Ucap Ratna anita lubis.

BACA JUGA :  Jelang HUT Proklamasi, Gubernur Tentara ALRI Gagas Karya Bakti

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

(Ratna anita lubis), juga menambahkan Kami juga Sudah pernah ke kantor DPRD dki jakarta, dan bertemu dengan anggota DPRD DKI jakarta (Inggard Joshua), tanggal 11 September 2023. Dan kami juga sudah di arahkan dan rekomendasikan, Akan kita ulang/di evaluasi kembali pemilihan yang ada. Fungsi DPRKP adalah untuk mengawasi pembentukan P3SRS, pengelola hanya memfasilitasi warga, dan pemilik lah yang mempunyai hak untuk pesta demokrasi. Sebagai penghargaan sebagai pemilik suara.” Ucap Ratna anita lubis yang mewakili apartemant basura city.

BACA JUGA :  Pemohon Kecewa!! PA Praya Diduga Gagal Alias Tidak Mampu Melakukan Eksekusi

Kami juga sudah berjumpa dengan Walikota Jakarta timur, dan kami juga difasilitasi untuk pertemuan sebagai tindak lanjut dari pertemuan di gedung DPRD DKI Jakarta. Tanggal 11 September 2023 kemarin yg dihadiri, walikota timur, dinas DPRKP, lurah Cipinang besar Selatan camat Jatinegara, Dan para pengembang yang didampingi para pengacaranya. Serta para staff staff pengelola dan GM pengelola basura sesuai arahan dari DPRD. Tapi kenapa tidak dijalankan sama sekali, padahal hanya tinggal menunggu keputusan plt gubenur dki jakarta dan DPRKP.

Sumber : Sekretariat lintas pers DKI jakarta

Reooter supriyadi

Berita Terkait

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin
Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD
Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa
Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng
Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta
DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB
Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani
Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 16:00 WIB

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin

Selasa, 28 April 2026 - 20:20 WIB

Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD

Selasa, 28 April 2026 - 14:48 WIB

Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa

Selasa, 28 April 2026 - 06:42 WIB

Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng

Sabtu, 25 April 2026 - 07:04 WIB

Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta

Jumat, 24 April 2026 - 16:51 WIB

DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB

Kamis, 23 April 2026 - 20:02 WIB

Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani

Selasa, 21 April 2026 - 20:21 WIB

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak

BERITA TERBARU