Tanggapi GPMS, Plt. Kades Mekar Sari Nyatakan Sudah Berikan Penjelasan

Selasa, 19 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Plt. Kepala Desa (Kades) Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah NTB, tanggapi pernyataan Gerakan Pemuda Desa Mekar Sari (GPMS) pada pemberitaan sebelumnya.

Plt. Kades Mekar Sari, Yahye, SH kepada wartawan via WA menyampaikan, sesungguhnya Fajar dan kawan-kawanya yang tergabung dalam GPMS tidak datang hearing di Kantor Desa.

Paktanya pada suatu malam sekitar seminggu yang lalu, sebelum dirinya sempat sakit, Fajar bersama Awal menelpon dirinya dan memintaya untuk datang ke kediamanya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat itu, para pemuda desanya itu lanjut Kades, menanyakan sejumlah terkait karang taruna, BKD, serta mobil yang ingin dijadikan ambulance, namun tandas Kades malam itu pihaknya telah memberikan penjelasan semuanya.

BACA JUGA :  InJourney Airports BIZAM Lepas Penumpang Terakhir Tahun 2025 dan Sambut Penumpang Perdana Tahun 2026

“Di APBDes mobil itu tertera (sebagai) mobil operasional, kalau saya anu (rubah) kan nanti salah saya. Kalau saya akan anggarkan pada APBDes perubahan kemarin, saya akan salah kalau merubah program yang sudah berjalan itu,”kata Kades.

Kemarin malam lanjut Kades, Fajar dan kawan-kawan datang lagi dan menyakan lagi sejumlah hal, salah satunya soal amggaran Badan Keamanan Desa (BKD) yang hingga saat ini belum dicairkan.

Pihaknya kemudian menjelaskan, kalau anggaran untuk BKD itu tidak ditarik dari Bank karena BKD saat ini tidak aktif dan tanpa kegiatan.

“Memang selama BKD tidak aktif, dananya tidak kami tarik. Kalau kami tarik lalu penggunaanya.ke hal lain malah khawatirnya jadi salah nanti. Nah, nanti kalau sudah Januari (2024) mari kita bagaimana sama-sama menjalankan hal ini, karena tadi malam ada dari BKD yang juga datang,”terang Kades.

BACA JUGA :  Laskar Sasak Loteng Bela Gubernur, Yang Dilakukan Oknum Serangan, Bukan Kritik

Dana BKD dan lainya, bahkan selama setahun ini memang belum ada yang dicairkan.

Terkait soal dana Bumdes, memang belum dijelaskan ke para pemuda, karena saat ini direktur bumdes sudah berganti dan rencananya ke depan pihkanya akan ambil laih Bumdes tersebut, namun untuk saat ini pihaknya meminta waktu untuk menuyelesaikan berbagai persiapan terkait pemilu 2024 yang saat ini masih sedang dalam persiapan.

“Tolong beri kami waktu anak-anakku. Saat ini masih sibuk-sibuknya persiapkan pemilu legeslatif. Penempatan KPPS saat ini di beberapa dusun juga belum, itu yang kami bantu persiapkan TPS dan sebagainya,”jelas Kades.

BACA JUGA :  Petani Tembakau di NTB Menjerit, KASTA NTB Desak Intervensi Pemerintah Daerah

Tokoh masyarakat di Praya Barat yang juga mantan Kades Selong Belanak ini lebih juah menyatakan, kalau memang belum bisa memberikan penjelasan soal bagaimana hasil bumdes dan seperti apa laporan keuanganya karena direksinya sudah demisioner.

Pihaknya meminta waktu hingga selesai pemilu 2024, barulah akan bisa membenahi semuanya dengan merangkum semua pihak termasuk para pemuda yang tergabung dalam GPMS.

Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan oknum kadus yang melakukan intimidasi, Kases sejauh ini belum mengetahui hal tersebut karena belum menerima informasi terkait hal tersebut.

“Tapi insyaAllah tidak ada Kadus yang begitu. Saya belum ada terima laporan,”pungkas Kades.

Berita Terkait

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan
KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan
Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat
Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing
Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa
Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX
Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026
Berita ini 108 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB

Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:33 WIB

KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:02 WIB

Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:41 WIB

Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:36 WIB

Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa

Jumat, 8 Mei 2026 - 05:08 WIB

Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:16 WIB

Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026

BERITA TERBARU