NESIANEWS.COM – Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bekerja sama dengan Direktorat UHLBEE pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah mengambil langkah penting dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi terkait pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Lombok pada tahun 2008 hingga 2010.
Kasus ini melibatkan terpidana INS, yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 39 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, I Made Juri Imanu, S.H., M.H., menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025, telah dilakukan pemasangan plang sita eksekusi atas 1 (satu) bidang tanah milik terpidana INS yang terletak di Desa Sukasejati, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
“Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelesaian kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terpidana INS,” ujarnya. (27/2/25).
Terpidana INS sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun, denda sebesar Rp 200.000.000, subsider 4 bulan penjara, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 39.901.925.278,02, subsider 5 tahun penjara.
Putusan ini berdasarkan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 16 Maret 2016, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 01/Pid.Sus/2016/PT.MTR tanggal 1 Juni 2016, serta Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor: 1975 K/Pid.Sus/2016 tanggal 23 November 2016, dan Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor: 35 K/Pid.Sus/2019 tanggal 6 Mei 2019.
“Dalam proses eksekusi putusan perkara korupsi ini, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bersama Direktorat UHLBEE berhasil melacak dan menelusuri aset milik terpidana INS berupa tanah seluas 4.361 m² yang terletak di Desa Sukasejati, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut telah dikonfirmasi sebagai milik terpidana INS,” tutupnya.
