NDI Minta Kontraktor Berani Sebut Sumber Pokir yang Menjadi Utang Pemprov NTB

Jumat, 5 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Ketua Nusa Tenggara Developmen Institute (NDI), Abdul Majid menantang para kontraktor yang menagih utang pada Pemprov NTB untuk berani terbuka dan jujur jenis dan sumber proyek yang mereka dapatkan.

Abdul Majid mengatakan, jika proyek tersebut bersumber dari Pokir Dewan, agar berani transparan membuka dari mana sumber pokir tersebut dan apa jenis proyek yang dikerjakan.

“Ini sekarang mereka hanya tagih utang aja, tapi belum berani membuka sumber dan jenis proyek,” katanya, Jumat, 5 Mei 2023.

BACA JUGA :  Poltekpar Lombok Gelar Yudisium Dua Hari, 284 Mahasiswa Resmi Lulus

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengatakan jika sumber proyek yang menjadi utang Pemprov NTB dari pokir dewan, seharusnya para kontraktor atau rekanan berani transparan siapa dewan yang memberi pokir, dinas mana tempat pokir tersebut dikerjakan dan apa jenis proyek yang dikerjakan.

“Jangan hanya lempar ke publik seolah-olah utang Gubernur NTB ke kontraktor, terus publik tidak dijelaskan proyek mereka dapat dari siapa, jenis apa, di dinas mana,” cetus Majid.

BACA JUGA :  Kasus Dana "Siluman" DPRD NTB: 13 Anggota Dewan Enggan Kembalikan Uang, 2 Lainnya "Terselamatkan"

Abdul Majid menantang kontraktor yang menagih utang untuk berani terbuka dan trasnparan, jangan terkesan hanya melempar kesalahan pada kepala daerah.

“Ayo sama-sama terbuka dan transparan. Masyarakat membutuhkan kejelasan informasi, jangan hanya tagih utang tapi enggak berani memaparkan secara lugas asal usul utang,” katanya.

Sebelumnya dua kontraktor datang ke Kantor Gubernur NTB untuk menaggih utang.

BACA JUGA :  Kasta NTB DPD Lombok Timur Laporkan Sekitar 18 Galian C Ilegal

Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal mengatakan seluruh utang pada kontraktor akan dibayarkan pada Juli 2023. Dia meminta rekanan untuk tdak khawatir.

“Pembayaran kami lakukan secara proporsional sejak awal tahun ini. Kami sebut progres ini sangat baik dan positif,” ujarnya.

Tertundanya pembayaran utang karena kondisi saat itu tengah pandemi, sehingga anggaran yang semulanya untuk pelunasan utang dialihkan untuk penanganan pandemi.

Berita Terkait

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan
KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan
Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat
Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing
Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa
Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX
Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026
Berita ini 66 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB

Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:33 WIB

KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:02 WIB

Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:41 WIB

Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:36 WIB

Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa

Jumat, 8 Mei 2026 - 05:08 WIB

Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:16 WIB

Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026

BERITA TERBARU