Gubernur NTB, Pengembangan Pariwisata Sebagai Sektor Penunjang Pengentasan Kemiskinan

Kamis, 12 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor penunjang pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikannya dalam sesi wawancara di TV One pada program Kabar Merah Putih, Rabu (11/6/2025) kemarin.

“Jadi begini, kalau kita melihat NTB, ini ada dua wajah. Di satu sisi, NTB ini belum pernah bisa keluar dari daftar provinsi-provinsi termiskin. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat potensinya, luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur, semua penuh dengan potensi,” kata Lalu Iqbal menjawab pertanyaan host tentang strategi Pemprov NTB menuju Makmur dan Mendunia.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dua wajah yang bertentangan ini coba pertemukan dengan tiga prioritas utama yang kita luncurkan. Pertama, penyelesaian persoalan kemiskinan secara serius, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan.

“Saat ini, di triwulan pertama, kemiskinan di NTB berada di atas rata-rata nasional, hampir 12%. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,04% merupakan kemiskinan ekstrem. Target kita adalah pada tahun 2029, kemiskinan ekstrem bisa nol. Sementara kemiskinan umum kita targetkan di bawah 10%,” ujarnya.

BACA JUGA :  Bupati Lombok Tengah Kesalkan Pejabatnya yang Pintar tapi Minim Kreasi

Kemudian, suami Sinta Agathia ini menjelaskan bahwa pihaknya mendorong sektor pertanian, termasuk agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, dan agromaritim (perikanan) untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahan pangan.

“Kemudian pariwisata. Kita ingin destinasi-destinasi wisata di NTB menjadi destinasi kelas dunia. Salah satu strateginya adalah mendorong MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) agar tidak tergantung pada turis musiman yang hanya datang antara Mei hingga September,” imbuhnya.

Santri jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini menyakini bahwa, dengan langkah itu NTB dapat mengisi kekosongan dari September hingga Mei dengan event-event sepanjang tahun.

“Dengan begitu, okupansi hotel tetap tinggi, load factor penerbangan tetap terisi, harga tiket dan hotel bisa lebih terjangkau,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pemkab Lombok Tengah Gandeng Universitas Mataram Susun Ranperda Penyertaan Modal BUMD

Dikatakan, langkah-langkah itu juga dinilai akan membuat Pemprov NTB keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan yang saat ini masih menjadi sumber pendapatan daerah.

“Sayangnya, iya. Ketergantungan terhadap sektor tambang masih sangat tinggi. Buktinya, di triwulan pertama ini, sektor tambang mengalami kontraksi minus 30%, meskipun sektor manufaktur dan pertanian mengalami peningkatan,” katanya.

Bahkan, pertanian tumbuh lebih dari 30%—angka tertinggi dalam sejarah. Namun tetap saja tidak bisa menolong karena kontraksi tambang terlalu dalam. Hal ini terjadi karena penghentian produksi di Amman Mineral akibat masalah di smelter.

“Mudah-mudahan dengan adanya relaksasi dari pemerintah pusat untuk ekspor konsentrat sementara waktu, bisa menstabilkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Jika berbicara data, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,2%, tapi kalau sektor pertambangan dikeluarkan, angkanya turun hampir setengahnya. Hal itu pula yang memicu dirinya untuk terus melakukan langkah-langkah agar agar tambang ini bisa segera ekspor.

BACA JUGA :  Desa Semparu Lombok Tengah Raih Predikat Desa Terinformatif NTB 2025

“Ya, betul. Tanpa tambang, pertumbuhan kita 5,57%. Tapi karena kontraksi di tambang, turun menjadi minus 1,47%. Maka langkah jangka pendeknya adalah upaya relaksasi ekspor. Ini sudah saya sampaikan ke Menteri ESDM dan ditanggapi positif, bahkan Menteri Dalam Negeri juga turut bicara soal ini,” ujarnya.

Untuk jangka panjang Lalu Iqbal berujar, tidak ada pilihan lain selain diversifikasi ekonomi. Yang paling potensial adalah pertanian dan pariwisata. Sektor inilah yang dapat menjadi penunjang ekonomi daerah.

“Seperti yang saya sampaikan, pendekatan kita adalah memperbanyak event. Kita bagi event dalam tiga tier. Tier 1 peserta di atas 10.000.Tier 2,peserta di atas 5.000. Tier 3, peserta di bawah 5.000,” tandasnya.

Berita Terkait

Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan
Gubernur NTB Lantik 34 Pejabat Eselon, Tegaskan Target Kinerja Harus Tercapai, Tantangan Semakin Kompleks
Pemprov NTB Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Jemput Program Kepemudaan Kemenpora RI
10 Tahun Kesiapsiagaan Bencana, A-PAD Indonesia Perkuat Pariwisata Tangguh di Bali Nusra
Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, Bupati Lombok Tengah Tekankan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Ketua Dekranasda NTB lepas Putri Indonesia NTB 2026 Berharap Harumkan Nama baik NTB di Tingkat Nasional
Mengapa 48 Desa di Lombok Tengah Belum Terima Dana Desa? Ini Penjelasan DPMD
Lantik 9 Pejabat di Bulan Ramadan, Bupati Lombok Tengah: Momentum Perbaiki Birokrasi
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 21:08 WIB

Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

Sabtu, 11 April 2026 - 08:04 WIB

Gubernur NTB Lantik 34 Pejabat Eselon, Tegaskan Target Kinerja Harus Tercapai, Tantangan Semakin Kompleks

Rabu, 8 April 2026 - 12:22 WIB

Pemprov NTB Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Jemput Program Kepemudaan Kemenpora RI

Rabu, 8 April 2026 - 06:09 WIB

10 Tahun Kesiapsiagaan Bencana, A-PAD Indonesia Perkuat Pariwisata Tangguh di Bali Nusra

Rabu, 1 April 2026 - 05:55 WIB

Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, Bupati Lombok Tengah Tekankan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:12 WIB

Ketua Dekranasda NTB lepas Putri Indonesia NTB 2026 Berharap Harumkan Nama baik NTB di Tingkat Nasional

Jumat, 27 Maret 2026 - 19:44 WIB

Mengapa 48 Desa di Lombok Tengah Belum Terima Dana Desa? Ini Penjelasan DPMD

Selasa, 17 Maret 2026 - 08:40 WIB

Lantik 9 Pejabat di Bulan Ramadan, Bupati Lombok Tengah: Momentum Perbaiki Birokrasi

BERITA TERBARU