Gagal Menemui Kepala BWS Komunitas Pejuang Demokrasi Akan Gelar Aksi Jilid Dua.

Rabu, 2 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Komunitas Pejuang Demokrasi & HAM bersama belasan warga, ancam demo karena pada Selasa 1 Agustus 2023, gagal bertemu dengan DPRD NTB dan Kepala BWS NT 1 yang ada di NTB saat melakukan aksi ke kedua kantor lembaga pemerintah tersebut.

Ketua Konunitas Pejuang Denoktasi dan HAM (KPD-HAM), Ali Wardana menyanpaikan, pihaknya mendatangi DPRD NTB untuk menyampaikan aspirasi warga yang terdampak akibat pembangunan waduk yang dikerjakan BWS.

BACA JUGA :  Pihak Bandara Bizam Tanggapi LSM Setempat Soal Dugaan Pemalakan PMI

Awalnya KPD-HAM beserta puluhan elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Provinsi NTB untuk menemui anggota komisi IV agar mendorong BWS.NT.1 NTB untuk evaluasi PT. Bahagia Bangun Nusa.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, meminta perwakilan masyarakat yang ada di udayana tersebut, untuk menandatangani dan merekomendasikan laporan masyarakat untuk di teruskan ke KPK-RI, supaya turun melakukan audit terhadap BWS NT 1.

Namun puluhan para pendemo tidak bisa di temui oleh para wakil rakyat dikarenakan anggota komisi IV sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

BACA JUGA :  Senja kala penguatankpk

Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam KPD-HAM akhirnya,  langsung menuju ke Balai Wilayah Sungai NT.1 NTB untuk melakukan aksi dan menuntut pihak BWS untuk menindak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi masyarakat

“BWS tak menemui kami, maka kami akan menggelar aksi jilid dua untuk menuntaskan apa yang menjadi tuntutan kami,”ujar Ali Wardana.

BACA JUGA :  Polres Loteng Kembalikan Motor Curian Kepada Pemiliknya

Ali wardana mengatakan, pihaknya  sudah melakukan audiensi dua kali dengan turun sama-sama ke lokasi tersebut, sehingga bersepakat ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh pihak BWS untuk PT.Bahagia Bangun Nusa namun, hingga saat ini rekomendasi tersebut diduga dihianati oleh BWS.

“Rekomendasi tersebut tak kunjung dilaksanakan, yang mengakibatkan dua dusun tenggelam dan mengalami kebanjiran diakibatkan proyek yang nilainya milyaran rupiah tersebut,”ujar AlinWardana.

Berita Terkait

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan
KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan
Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat
Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing
Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa
Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX
Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026
Berita ini 195 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB

Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:33 WIB

KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:02 WIB

Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:41 WIB

Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:36 WIB

Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa

Jumat, 8 Mei 2026 - 05:08 WIB

Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:16 WIB

Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026

BERITA TERBARU