NESIANEWS.COM – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : PRINT-2196/N.2.11/Kpa.5/11/2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, (12/11/26), ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang didalam Pasal 334 KUHAP, sekaligus memastikan barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 52 perkara Tindak Pidana Umum yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode 12 Mei 2026 hingga 1 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 perkara merupakan perkara Narkotika, 3 perkara Perlindungan Anak, 3 Perkara Penganiayaan dan Pembunuhan, 3 perkara Kekerasan Seksual, 14 Perkara Pencurian dan Penghancuran/Perusakan Barang, 1 Perkara Perjudian dan 1 Perkara Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi narkotika berupa sabu, pakaian, senjata tajam serta barang bukti tindak pidana umum lainnya.
Pemusnahan barang bukti ini menjadi wujud komitmen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam melaksanakan putusan pengadilan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas atau dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan.
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah senantiasa berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada proses persidangan dan penjatuhan putusan, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan tersebut secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
