NESIANEWS.COM – Fakta adanya temuan Anomali Program Pokir DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD perubahan 2026, jalan terbuka bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit Program Pokir di APBD Murni 2026 Loteng.
Pola-pola pada Pokir DPRD melalui APBD Perubahan, persis sama dengan pola pelaksanaan Program Pokir yang didanai melalui APBD Murni Loteng 2026.
Seperti yang disampaikan KPK, anomali disebabkan oleh beberapa hal antara lain; proses pengusulan tidak sepenuhnya melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku atau tidak sesuai dengan hasil reses penjaringan aspirasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, terdapat usulan program Pokir yang bersifat lintas Daerah Pemilihan (dapil) dan adanya ketidaksesuaian penginputan data dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kalau melihat alasanya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaan program pokir tersebut, jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi.
“Jelas-jelas itu tidak sesuai aturan, sehingga disebut anomali atau tidak semestinya. Kalau demikian, maka program pokir yang di danai APBD murni tahun 2026 lebih banyak anomalinya, karena anggaranya lebih besar hingga ratusan miliar,” kata Ketua Deklarasi NTB, Agus Sukandi di Praya, (11/11/26).
Agus Sukandi menilai aneh dan janggal temuan KPK justeru di APBD Perubahan 2026 Lombok Tengah.
“Kenapa tidak ada temuan di APBD murni yang nilainya ratusan milyar rupiah. Malah APBD perubahan yang belum dikerjakan oleh KPK sehingga ada temuan di sekitar 2.4 milyar,” imbuh Agus Sukandi.
Untuk itu, Agus Sukandi mendesak dan mendorong agar APH, entah itu pihak kepolisian atau kejaksaan segera memproses masalah tersebut dengan meminta pihak lembaga terkait untuk melakukan audit dengan berpedoman pada temuan KPK.
“Harusnya Pokir APBD murni yang sudah di eksekusi yang nilainya ratusan milyar rupiah itu diaudit juga agar bisa menemukan kerugian negara, kemudian hukum orang-orang yang terlibat, kami dan seluruh masyarakat mendukung,” pungkas Agus Sukandi.
