NESIANEWS.COM – Memasuki 25 tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Daerah, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bapperida Lombok Tengah tersebut mengangkat tema Evaluasi Kritis 25 Tahun Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025).
FGD ini menjadi ruang evaluasi untuk mengukur efektivitas, urgensi, dan relevansi pelaksanaan otonomi daerah melalui penyusunan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai perspektif dan pengalaman daerah dibahas secara terbuka untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian sekaligus tantangan pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun terakhir.
Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya kemandirian fiskal daerah. Dengan postur APBD yang hampir mencapai Rp3 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah saat ini masih berada di kisaran Rp500 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, Lombok Tengah juga mencatat sejumlah capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama belasan kali berturut-turut serta perkembangan dalam digitalisasi pemerintahan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si., dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Menurutnya, pelaksanaan desentralisasi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus memberikan ruang lebih luas bagi penguatan desentralisasi politik sehingga daerah memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri.
“Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya,” tegas Murdi.
Ia juga mendorong adanya redefinisi konsep otonomi daerah, terutama terkait ruang kewenangan pemerintah daerah yang dinilai masih perlu diperkuat agar tidak terlalu dibatasi oleh berbagai regulasi sektoral dari pemerintah pusat.
Melalui FGD ini, berbagai masukan dan temuan dari Lombok Tengah akan menjadi bahan bagi BRIN dalam menyusun rekomendasi awal penguatan kebijakan desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah secara nasional.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali perjalanan 25 tahun otonomi daerah, agar kebijakan desentralisasi ke depan tidak hanya memperkuat efektivitas pemerintahan, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
