NESIANEWS.COM – Selain anomali program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD Perubahan 2026, Li Tipikor NTB Meminta KPK usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026.
Seperti banyak diberitakan media massa, Li Tipikor NTB menyampaikan puluhan Pokir DPRD Loteng tahun 2026 senilai total sekitar Rp2,4 miliar dipastikan tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi.
“Keputusan ini diambil setelah program-program tersebut masuk dalam kategori anomali dan menjadi atensi serta hasil supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,” ungkap Ketua Li Tipikor NTB, Sapari, di Praya (11/11/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK, lanjut aktivis yang akrab disapa Pahri Gondrong ini, pokir kategori anomali itu karena dinilai kalau pengusulannya tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Diantaranya, tidak melalui tahapan dan jadwal resmi di dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
“Selain itu ada usulan Pokir lintas daerah pemilihan atau Dapil. Ini sebabkan adanya kejadian ektimpangan alokasi anggaran antara anggota dewan. Anggaran dari program Pokir yang batal dilaksanakan tersebut secara otomatis akan masuk menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2026,” jelas Pahri Gondrong.
Pemkab Lombok Tengah bersama DPRD dan KPK sepakat untuk tidak memaksakan pelaksanaan program tersebut.
Namun lanjut Pahri Gondrong, perhitungan anomali Rp2,4 miliar tersebut hanya anomali pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2026 saja, mestinya anomali pokir pada APBD murni tahun 2026 juga dihitung oleh KPK.
“Karena pola-pola pelaksanaan pokir pada APBD murni itu sama persis dengan pokir APBD murni 2026 dan juga pada pokir tahun-tahun sebelumnya. Kalau KPK ingin kembalikan kerugian negara dengan serius, maka anomali pokir pada APBD murni 2026 mestinya juga harus diusut tuntas. Jangan setengah-setengah,” ujar Pahri.
Jumlah dana pokir DPRD pada APBD murni tahun 2026 lanjut Pahri jumlahnya jauh lebih besar. Bila dana itu bisa dikembalikan ke negara, maka akan bisa dimamfaatkan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi semua harus diusut tuntas oleh KPK, jangan setengah-setengah begini. Kalau setengah-setengah begini, kami masyarakat NTB dan khususnya masyarakat Lombok Tengah mendukung KPK melakukan pengusutan lebih lanjut,” pungkas Pahri.
