Aktivis: Najamuddin Mustafa Selevel Debat dengan Mahasiswa Bukan Bang Zul

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aktivis mahasiswa merasa heran dengan pernyataan Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustafa yang lebih memilih mendukung proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB dibanding program yang mencerdaskan generasi seperti beasiswa untuk pelajar NTB.

Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar mengatakan pernyataan Najamuddin terlalu menonjolkan sikap politis. Dia merasa aneh pernyataan Najamuddin yang mengeritisi mahasiswa yang menolak revitalisasi kantor gubernur dengan menyebut mahasiswa “buta peta politik”.

Amri mengaku pernyataan Najamuddin selalu berorientasi politis, padahal sikap mahasiswa menolak revitalisasi kantor gubernur bukan soal politik praktis. Tapi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya rasa agar pandangan yang kita sampaikan berimbang, kita harus punya titik berangkat yang sama. Meskipun beliau sebagai DPRD, jika titik keberangkatannya adalah pandangan yang bersifat politis ya mungkin dia akan lebih banyak mencari sisi-sisi kekurangan dari suatu kebijaka meskipun itu sedikit, ketimbang menyampaikan manfaat meskipun itu banyak,” ujarnya, Jumat, 15 Maret 2024.

BACA JUGA :  BRI Kanca Pondok Gede MoU dengan PT Tekno Intergrasi Solusindo

Dia mengatakan aktivis mahasiswa selalu berimbang dalam melihat persoalan di daerah, tidak melulu hanya menggunakan kacamata politik layaknya Najamuddin.

“Menurut saya, kami di aktivis kepemudaan selalu berimbang dan objektif melihat semua hal. Memang pemerintahan Zul-Rohmi ada beberapa kekurangan tapi bukan berarti kebaikan dan kelebihannya tidak ada. Ya di mana-mana pemerinrah begitu, tidak ada gading yang tidak retak,” ujar dia.

Namun Amri mengatakan, keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dari program-program Zul-Rohmi dapat terpenuhi.

“Tapi dalam melihat hal itu kan kita bisa pakai standar dan pedoman umum, seperti keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dari program-program yang dijalankan. Dan selama pemerintahan Zul – Rohmi itu semua terpenuhi,” ujar dia.

BACA JUGA :  Panglima Kodam III/Siliwangi Buka AKS 2023

Najamuddin Bagian dari Kebijakan

Dia merasa aneh Najamuddin baru berbicara sekarang soal kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan keinginannya. Najamuddin lebih mendukung revitalisasi kantor Gubernur NTB daripada program beasiswa. Najamuddin juga baru saat ini mengeritisi kebijakan era Zul-Rohmi padahal jauh sebelum itu saat Zul-Rohmi menjabat, Najamuddin merupakan anggota DPRD yang memiliki andil terkait kebijakan anggaran.

“Om Najam yang sebagai anggota DPR justru aneh kalau baru sekarang ribut-ribut lagi, kan DPR itu bagian dari pemerintah daerah juga yang sama-sama punya andil dalam setiap kebijakan dan keputusan politik yang ada termasuk perihal anggaran daerah,” kata dia.

Amri juga merasa lucu jika Najamuddin membandiungkan program Zul-Rohmi semasa pandemi dan bencana dengan program Pj Gubernur NTB saat finansial NTB mulai membaik.

BACA JUGA :  Srikandi Indonesia Maju terkonsentrasi di bidang Pertanian khususnya Kacang Koro juga ada Tanaman Sorgum

“Menurut saya, ya enggak aple to aple aja kalau membandingkan keadaan fiskal daerah priode 2018 – 2023 dengan sekarang. Ya mungkin beliau lupa kalau tahun – tahun itu kan tahun sulit bagi NTB, ada gempa bumi dan covid 19. Beliau jangan pura-pura lupa juga dong,” ujar dia.

Lebih jauh Amri meminta Najamuddin berdebat dengan mahasiswa ketimbang menantang Bang Zul yang merupakan rakyat biasa saat ini.

“Gak usah tantang Dr. Zul untuk berdebat. Sekarang beliau rakyat biasa. Anggota DPR mending debatnya sama pemuda atau mahasiswa ajalah, terutama yang merasakan bagaimana manfaat besar dari program -program pemerintahan Zul-Rohmi,” tandasnya.

Berita Terkait

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan
KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan
Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat
Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing
Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa
Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX
Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026
Berita ini 107 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB

Dinilai Berbelit dan Tidak Profesional, Pelayanan Tata Ruang PUPR Lombok Tengah Dikeluhkan

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:33 WIB

KASTA NTB Soroti 54% Anggota DPRD Belum Lapor Kekayaan

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:02 WIB

Kawal Aset Desa 256 Ribu Meter Persegi, JPN Kejari Lombok Tengah Turun Langsung dalam Pemeriksaan Setempat

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:41 WIB

Flyer Penculikan Anak Hoaks, Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:36 WIB

Pengurus KDKMP Bingung! Kunci Gerai Dibawa Babinsa

Jumat, 8 Mei 2026 - 05:08 WIB

Informasi Dugaan Penculikan Anak di Desa Batunyala Lombok Tengah HOAX

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:16 WIB

Vonis Korupsi PPJ Lombok Tengah, Deklarasi NTB Sebut Pola Korupsi Diduga Masih Berlanjut hingga 2026

BERITA TERBARU