“Penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan apapun,” kata Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama dalam diskusi bertajuk ‘Proporsionalitas dan Sistem Kepartaian

- Wartawan

Minggu, 24 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEBANYAK 17.304.303 suara di Pemilu 2024 terbuang akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tak bisa berbuat apapun menyikapi situasi tersebut.

“Penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan apapun,” kata Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama dalam diskusi bertajuk ‘Proporsionalitas dan Sistem Kepartaian Hasil Pemilu DPR 2024’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Maret 2024.Heroik mengatakan KPU sebagai implementator harus berpatokan pada aturan yang mengatur ambang batas parlemen tersebut. Sehingga, belasan juta suara yang terbuang itu harus diterima publik sebagai kenyataan pahit.

“Artinya memang itu adalah kenyataan pahit yang harus kita terima ada 17 juta lebih surat suara yang terbuang, karena pemberlakuan parliamentary threshold,” ucap Heroik.

BACA JUGA :  AHY Bertemu Puan Maharani

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imbas ketentuan tersebut, lanjut Heroik, juga berdampak pada partai politik (parpol) yang terlempar dari kursi di DPR, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perolehan suara PPP yang tak mencapai 4 persen juga membuat peralihan kursi DPR ke parpol yang lolos.

“Padahal PPP waktu itu ada di parlemen sampai sekarang,” ucap Heroik.

“Artinya memang itu adalah kenyataan pahit yang harus kita terima ada 17 juta lebih surat suara yang terbuang, karena pemberlakuan parliamentary threshold,” ucap Heroik.

Imbas ketentuan tersebut, lanjut Heroik, juga berdampak pada partai politik (parpol) yang terlempar dari kursi di DPR, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perolehan suara PPP yang tak mencapai 4 persen juga membuat peralihan kursi DPR ke parpol yang lolos.

BACA JUGA :  Diduga Hasil Hubungan Gelap, Mayat Bayi Ditemukan Di Sungai

“Padahal PPP waktu itu ada di parlemen sampai sekarang,”

“Artinya memang itu adalah kenyataan pahit yang harus kita terima ada 17 juta lebih surat suara yang terbuang, karena pemberlakuan parliamentary threshold,” ucap Heroik.

Imbas ketentuan tersebut, lanjut Heroik, juga berdampak pada partai politik (parpol) yang terlempar dari kursi di DPR, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perolehan suara PPP yang tak mencapai 4 persen juga membuat peralihan kursi DPR ke parpol yang lolos.

“Padahal PPP waktu itu ada di parlemen sampai sekarang,” ucap Heroik.

BACA JUGA :  Menggelitik Pidato Bupati di Loteng Ungkap Kendala Disnakertrans Belum Pindahkan Pelayanan ke MPP

Ia menambahkan untuk menekan situasi tersebut diperlukan meminimalkan kembali persentase ambang batas parlemen. Hal ini mesti melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

“Sebetulnya pasca Pemilu 2019 itu kan ada wacana revisi undang-undang pemilu tetapi tidak jadi revisi. Padahal ketika revisi undang-undang pemilu terjadi misalnya pasca 2019 kemarin, bisa dipikir ulang, bisa reformulasi ulang besaran parliamentary threshold,” jelas Heroik.

Studi Perludem mencatat sebanyak 17.304.303 suara terbuang dari ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. Total jumlah suara yang terbuang itu berasal dari 10 parpol yang tak lolos ambang batas parlemen. Sementara, total suara yang terkonversi sebanyak 134.492.328. Jumlah ini gabungan dari delapan parpol yang lolos ke Senayan.

Berita Terkait

Tantangan Terbesar: Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime RI-1 di Jakarta oleh Menkominfo dalam Menghadapi Kejahatan Digital yang Mencekam
Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan 118 Kepala Desa Sekabupaten Lombok Tengah
Libur Sekolah, Pergerakan Penumpang di Bandara Lombok Meningkat
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana pada hari ulang tahun BNPT ke-14 di Kompleks BNPT,
Hari Kedua Operasi Patuh Rinjani, Polres Loteng Tindak 79 Pelanggar Lalu Lintas
Untuk Menciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Polsek Ambalawi Laksanakan Patroli Cipkon KRYD
Polres Loteng Gelar Apel Operasi Patuh Rinjani 2024
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap, partainya telah menyiapkan kader terbaik, yaitu pengusaha Jusuf Hamka, untuk mendukung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:02 WIB

Tantangan Terbesar: Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime RI-1 di Jakarta oleh Menkominfo dalam Menghadapi Kejahatan Digital yang Mencekam

Rabu, 17 Juli 2024 - 21:29 WIB

Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan 118 Kepala Desa Sekabupaten Lombok Tengah

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:11 WIB

Libur Sekolah, Pergerakan Penumpang di Bandara Lombok Meningkat

Selasa, 16 Juli 2024 - 20:55 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana pada hari ulang tahun BNPT ke-14 di Kompleks BNPT,

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:42 WIB

Hari Kedua Operasi Patuh Rinjani, Polres Loteng Tindak 79 Pelanggar Lalu Lintas

Selasa, 16 Juli 2024 - 05:34 WIB

Untuk Menciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Polsek Ambalawi Laksanakan Patroli Cipkon KRYD

Selasa, 16 Juli 2024 - 05:15 WIB

Polres Loteng Gelar Apel Operasi Patuh Rinjani 2024

Kamis, 11 Juli 2024 - 22:23 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap, partainya telah menyiapkan kader terbaik, yaitu pengusaha Jusuf Hamka, untuk mendukung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

BERITA TERBARU