LSM Kasta NTB Ungkap Dugaan Pungli PL Perusahaan Pengerah CPMI di Lombok

Senin, 26 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Puluhan anggota Kasta NTB DPD Lombok Tengah (Loteng) NTB, Senin 26 Juni 2023, hearing di Kantor Disnakertrans setempat, ungkap tingkah polah tekong yang diduga tipu Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Ketua Kasta NTB DPD Loteng, Lalu Arik Rahman Hakim pada hearing tersebut menyampaikan,  ada dugaan pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum Pekerja Lapangan atau PL alias Tekong dari sebuah persuhaan PJTKI.

Oknum PL tersebut, diduga memungut CTKI hingga Rp. 3,5 juta  dengan berbagai alasan. Padahal job yang dijanjikan kepada CTKI merupakan job yang zero cost atau gratis tanpa biaya sedikitpun sesuai aturan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi pada hearing kali ini, kami sengaja live di media agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia atau CPMI atau CTKI, mereka berangkat tanpa dipungut biaya sedikitpun,”ungkap Lalu Arik.

BACA JUGA :  Gigih Perjuangkan Keadilan, Fihir Kembali Gugat Baiq Isvie

Pemerintah lanjut Lalu Arik, menjamin bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri Zero Cost alias gratis tanpa biaya sama sekali. Hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah menekan angka pengangguran.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak dinas intens melakukan pengawasan kepada PL perusahaan-perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini sudah menjadi rahasia umum kerap melakukan pungli kepada CPMI atau CTKI.

Sementara itu, salah satu perwakilan Perusahaan Jasa Tenaka Kerja Indonesia (PJTI), Rohman yang hadir pada hearing tersebut menyatakan, kalau dirinya tidak bisa menjawab persoalan tersebut.

Ia mengaku hanya bertugas pada satu bidang dalam perusahaan PJTKI tempat ia bekerja. Sehingga pihaknya sama sekali tidak tau menahu dengan persoalan PL seperti yang diungkap oleh Kasta NTB.

“Kami diperusahaan tidak tahu atas persoalan CPMI dengan PL itu, kami tentu perlu data lemgkapnya,”kilahnya.

BACA JUGA :  ITDC Genjot Penataan Kawasan, Wajah Baru Peninsula Island Mulai Tampak di The Nusa Dua

Atas apa yang disampaikan perwakilan perusahaan tersebut, membuat anggota Kasta NTB memanas dan sempat meminta perwakilan perusahaan tersebut untuk pulang saja.

“Kami di sini meminta perwakilan perusahaan yang bisa mengambil kebijakan, bukan staf yang malah tidak bisa memberikan jawaban atas persoalan ini,”ujar salah satu angggota Kasta NTB.

Menengahi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Loteng, Muji Purwandi menyatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan ulang.

Pada pertemuan ulang tersebut, pihaknya akan menghadirkan seluruh pimpinan PJTKI beserta PL-nya untuk membicarakan terkait dengan hal tersebut.

“Pada pertemuan itu nanti, kami akan bersurat khusus untuk kawan-kawan dari Kasta NTB karena harus hadir agar sekaligus menyelesaikan persoalan ini,”kata Kabid.

Pada kesempatan tersebut, Kabid membenarkan kalau setidaknya ada sekitar 14 item bagi seluruh CPMI yang prosesnya gratis alias zero cost.

Item yang bebas biaya tersebut antara lain:

BACA JUGA :  Dakwaan Dinilai Tidak Konsisten, Acip Pertanyakan UU Tipikor yang Tak Diterapkan Utuh

1. Biaya keberangkatan

2. Biaya Visa kerja

3. Biaya Ticket Pulang

4. Biaya Legalisasi Perjanjian Kerja

5. Biaya Pelatihan Kerja

6. Biaya Sertifikat Kompetensi Kerja

7. Biaya Jasa Perusahaan

8. Biaya Penggantian Paspor

9. Biaya Surat Keterangan Catatan Kepolisian

10. Biaya Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

11. Biaya Pemeriksaan Kesehatan di dalam negeri

12. Baiaya Pemeriksaan Kesehatan jika negara tertentu mempersyarakatkan

13. Baiaya Transportasi lokal dari daerah asal menuju keberangkatan

14. Biaya Akomodasi

Adapun 10 jenis Job atau Jenis Pekerjaan yang biayanya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah alias Zero Cost antara lain:

1. Pengurus Rumah Tangga

2. Pengasuh Bayi

3. Pengasuh Lansia

4. Juru Masak

5. Sopir Keluarga

6. Perawat Taman

7. Pengasuh Anak

8. Petugas Kebersihan

9. Pekerja Ladang/Perkebunan

10. Awak Kapal Perikanan Migran

“Jadi itulah hal-hal yang di-zero costkan oleh pemerintah sebagai pemahaman kita bersama,”tandas Kabid.

Berita Terkait

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara
Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng
Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar
Rp6,23 Miliar Aset Hasil Korupsi Bandara Lombok Dilelang!
Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Berita ini 87 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:55 WIB

Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:38 WIB

Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:47 WIB

Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:47 WIB

Rp6,23 Miliar Aset Hasil Korupsi Bandara Lombok Dilelang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

BERITA TERBARU