NESIANEWS.COM – Proyek pembangunan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram kini menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan skandal yang semakin mencuat. Dengan anggaran ratusan miliar, bangunan ini seharusnya berdiri kokoh dan membanggakan, tetapi faktanya justru sebaliknya.
Plafon bocor, pilar bengkok, dan indikasi material di bawah standar menjadi sorotan tajam. Yang lebih mencengangkan, proyek ini sudah diserahterimakan meskipun kondisinya jauh dari layak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan fatal ini?.
Forum Rakyat NTB telah melakukan investigasi di lokasi dan menemukan berbagai kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyimpangan serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, S.H., (7/3/25) menyatakan dengan tegas bahwa proyek ini penuh dengan permainan kotor yang merugikan masyarakat.
“Kami melihat sendiri bagaimana bangunan ini jauh dari standar yang layak. Pilar bengkok, plafon bocor, bahkan ada dugaan kolom kosong di dalam! Kalau pengawasan benar-benar dilakukan dengan baik, mustahil ada kondisi seperti ini!” tegas Hendrawan.
Sementara itu, pihak yang disebut-sebut sebagai pengawas proyek mencoba melempar tanggung jawab. Dalam pernyataannya, Bu Indah yang sebelumnya disebut sebagai Pengawas Teknik Lapangan mengklaim bahwa timnya bukan pengawas proyek, melainkan hanya pengelola teknis kegiatan pembangunan.
“Kami bukan pengawas, Pak. Kami tenaga pengelola teknis. Pengawasan ada di pihak MK (Manajemen Konstruksi),” ujarnya.
Namun, pernyataan ini justru semakin menimbulkan pertanyaan besar: jika benar pengawasan ada di tangan MK, mengapa kualitas bangunan begitu buruk? Apakah MK benar-benar bekerja atau hanya sekadar formalitas?.
Forum Rakyat NTB menilai bahwa lempar tanggung jawab seperti ini justru semakin menguatkan dugaan adanya mafia proyek yang bermain di balik layar. Jika semua pihak mengaku sudah bekerja sesuai prosedur, kenapa hasil akhirnya seperti ini?.
Sekretaris Forum Rakyat NTB, Lukman, pun menegaskan bahwa ada indikasi kuat konspirasi antara pihak terkait untuk meloloskan proyek meskipun kualitasnya jelas-jelas buruk.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah tindakan yang disengaja! Jika anggaran sebesar ini tidak bisa menghasilkan bangunan yang layak, ke mana perginya uang rakyat?” serunya geram.
PPK, KPA, dan MK Harus Diperiksa!
Sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek ini harus segera diperiksa, tanpa terkecuali:
•PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) – Bertanggung jawab atas serah terima proyek. Jika bangunan cacat tetap diterima, ada indikasi kuat kelalaian atau bahkan kesengajaan untuk meloloskan proyek ini.
•KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) – Dana terus mengalir meskipun proyek jauh dari kata layak. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat anggaran tetap cair tanpa mempertimbangkan kualitas bangunan?.
•MK (Manajemen Konstruksi) – Sebagai pengawas, tugas utama mereka adalah memastikan kualitas proyek sesuai spesifikasi. Jika benar mereka bekerja, mengapa ada pilar bengkok dan plafon bocor?.
Dugaan skandal ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Forum Rakyat NTB mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera turun tangan dan memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab.
“Kami tidak akan diam! Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari aparat hukum, kami akan membawa kasus ini ke KPK! Mafia proyek di Poltekkes Mataram harus diungkap sampai ke akar!” tegas Hendrawan.
Tak hanya itu, Forum Rakyat NTB juga bersiap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes atas bobroknya pengelolaan proyek ini.
“Rakyat butuh keadilan! Jangan biarkan mafia proyek terus merampas hak masyarakat dengan proyek-proyek gagal yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tutupnya. (AhmdDeri)
