Aktivis: Najamuddin Mustafa Selevel Debat dengan Mahasiswa Bukan Bang Zul

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aktivis mahasiswa merasa heran dengan pernyataan Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustafa yang lebih memilih mendukung proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB dibanding program yang mencerdaskan generasi seperti beasiswa untuk pelajar NTB.

Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar mengatakan pernyataan Najamuddin terlalu menonjolkan sikap politis. Dia merasa aneh pernyataan Najamuddin yang mengeritisi mahasiswa yang menolak revitalisasi kantor gubernur dengan menyebut mahasiswa “buta peta politik”.

Amri mengaku pernyataan Najamuddin selalu berorientasi politis, padahal sikap mahasiswa menolak revitalisasi kantor gubernur bukan soal politik praktis. Tapi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya rasa agar pandangan yang kita sampaikan berimbang, kita harus punya titik berangkat yang sama. Meskipun beliau sebagai DPRD, jika titik keberangkatannya adalah pandangan yang bersifat politis ya mungkin dia akan lebih banyak mencari sisi-sisi kekurangan dari suatu kebijaka meskipun itu sedikit, ketimbang menyampaikan manfaat meskipun itu banyak,” ujarnya, Jumat, 15 Maret 2024.

BACA JUGA :  Poltekpar di Lombok NTB, Gelar Dies Natalise ke 7, Temanya Sungguh Menarik

Dia mengatakan aktivis mahasiswa selalu berimbang dalam melihat persoalan di daerah, tidak melulu hanya menggunakan kacamata politik layaknya Najamuddin.

“Menurut saya, kami di aktivis kepemudaan selalu berimbang dan objektif melihat semua hal. Memang pemerintahan Zul-Rohmi ada beberapa kekurangan tapi bukan berarti kebaikan dan kelebihannya tidak ada. Ya di mana-mana pemerinrah begitu, tidak ada gading yang tidak retak,” ujar dia.

Namun Amri mengatakan, keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dari program-program Zul-Rohmi dapat terpenuhi.

“Tapi dalam melihat hal itu kan kita bisa pakai standar dan pedoman umum, seperti keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dari program-program yang dijalankan. Dan selama pemerintahan Zul – Rohmi itu semua terpenuhi,” ujar dia.

BACA JUGA :  Sidang 105 M Ditunda Lagi, Ini Kata Kuasa Hukum Fihiruddin

Najamuddin Bagian dari Kebijakan

Dia merasa aneh Najamuddin baru berbicara sekarang soal kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan keinginannya. Najamuddin lebih mendukung revitalisasi kantor Gubernur NTB daripada program beasiswa. Najamuddin juga baru saat ini mengeritisi kebijakan era Zul-Rohmi padahal jauh sebelum itu saat Zul-Rohmi menjabat, Najamuddin merupakan anggota DPRD yang memiliki andil terkait kebijakan anggaran.

“Om Najam yang sebagai anggota DPR justru aneh kalau baru sekarang ribut-ribut lagi, kan DPR itu bagian dari pemerintah daerah juga yang sama-sama punya andil dalam setiap kebijakan dan keputusan politik yang ada termasuk perihal anggaran daerah,” kata dia.

Amri juga merasa lucu jika Najamuddin membandiungkan program Zul-Rohmi semasa pandemi dan bencana dengan program Pj Gubernur NTB saat finansial NTB mulai membaik.

BACA JUGA :  Binkom Cegah Konflik Sosial Dari TNI AD di Daerah Sorong Papua Barat Membawa Persatuan dan Kesatuan Yang Kokoh Dengan Motto Papua Adalah Indonesia Dan Indonesia Adalah Papua Sudah Harga Mati..!!

“Menurut saya, ya enggak aple to aple aja kalau membandingkan keadaan fiskal daerah priode 2018 – 2023 dengan sekarang. Ya mungkin beliau lupa kalau tahun – tahun itu kan tahun sulit bagi NTB, ada gempa bumi dan covid 19. Beliau jangan pura-pura lupa juga dong,” ujar dia.

Lebih jauh Amri meminta Najamuddin berdebat dengan mahasiswa ketimbang menantang Bang Zul yang merupakan rakyat biasa saat ini.

“Gak usah tantang Dr. Zul untuk berdebat. Sekarang beliau rakyat biasa. Anggota DPR mending debatnya sama pemuda atau mahasiswa ajalah, terutama yang merasakan bagaimana manfaat besar dari program -program pemerintahan Zul-Rohmi,” tandasnya.

Berita Terkait

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara
Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng
Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar
Rp6,23 Miliar Aset Hasil Korupsi Bandara Lombok Dilelang!
Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda
Berita ini 107 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:55 WIB

Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:38 WIB

Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:47 WIB

Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:47 WIB

Rp6,23 Miliar Aset Hasil Korupsi Bandara Lombok Dilelang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:32 WIB

Dugaan Putusan Pengadilan Cacat Formil: Objek Sengketa 90 Are Jadi 9 Hektar, Eksekusi Lahan di Bilelando Ditunda

BERITA TERBARU