PMII Minta Tambang Di NTB Ditutup! Ini Alasannya

Kamis, 9 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Stop Eksploitasi! Sumber Daya Alam! Tutup Tambang di NTB jika tidak memberikan dampak ksejahtraan.

Demikian ujar Ketua II Bidang Eksternal PKC PMII Bali Nusra, Rafial Nazir pada Rabu 8 Nopember 2023, dalam rilisnya.

NTB tandas Rafial Nazir, bukan kawasan Pertambangan, melainkan kawasan pertanian, wisata, peternakan, perikanan dan kehutanan. Namun anehnya, malah eksplorasi dibiarkan, malah dilakukan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Jelang WWF Ke - 10 Di Bali, Polres Loteng Intensifkan Patroli KRYD

Banyaknya industri ekstraktif di NTB, bukan hal yang mengagetkan lagi, termasuk pertambangan. Akan selalu ada mengakar dan merusak ruang Ekologi bagi rakyat.

“Sudah sangat lama pertambangan di NTB hanya menguntungkan segelintir orang saja. Tidak lain adalah oligarki yang buta dan tuli terhadap dampak lingkungan yang tereksploitasi sumber daya alamnya, bahkan mengalih fungsi lahan pertanian menjadi kompleks industri,” terang Nazir sapaan akrab aktivis muda ini.

BACA JUGA :  Banyak Warung & Cafe Berdiri Ilegal, ITDC Sukses Kosongkan Lahan Pantai Aan

Pemerintah dengan dalih, hasil dari pertambangan untuk pemenuhan pembangunan.

Namun, diduga tutup mata dalam melihat dampak pada aspek keseimbangan dan keadilan bagi ruang ekologi rakyat serta dampak lingkungan.

Pertambangan di NTB juga dituding Nazir,  tidak memberikan dampak sejahtera bagi lingkaran tambang.

Justeru malah diduga menjadi korban keserakahan kapitalis yang mengeksploitasi pertambangan dengan motif pragmatis.

“Selama paradigma pembangunan negara ini masih eksploitatif, selama itu pula kita hidup dalam cermin kehancuran. Lalu bagaimana dengan nasip bangsa kita dimasa yang akan datang ?,” imbuh Nazir.

BACA JUGA :  Iwan Harsono: Tanpa Tambang, Ekonomi NTB Tumbuh 5,57 Persen

Ini tandas Nazir, memberi kenyataan bahwa Pemerintah selama ini gagal menghadirkan sistem pemanfaatan alam yang sustainable.

“Maka tidak ada yang perlu kita ragukan lagi, tolak! dan lawan! Ketidakadilan ini. Salam pergerakan!!!,” pungkas Nazir.

Berita Terkait

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin
Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD
Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa
Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng
Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta
DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB
Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani
Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 16:00 WIB

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin

Selasa, 28 April 2026 - 20:20 WIB

Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD

Selasa, 28 April 2026 - 14:48 WIB

Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa

Selasa, 28 April 2026 - 06:42 WIB

Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng

Sabtu, 25 April 2026 - 07:04 WIB

Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta

Jumat, 24 April 2026 - 16:51 WIB

DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB

Kamis, 23 April 2026 - 20:02 WIB

Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani

Selasa, 21 April 2026 - 20:21 WIB

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak

BERITA TERBARU