Pembongkaran Trotoar Tanpa Izin, Perbuatan Pidana

- Wartawan

Senin, 10 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tangerang at : 8 July 2023

Nesiannews.com
Penggalian penanaman kabel bawah tanah dan pembongkaran trotoar di sepanjang jalan borobudur perumnas dua kota tangerang yg di lakukan sepihak oleh PT KURNIA INDAH CAHAYA di duga tidak ada ijin dari pihak terkait. Kami sudah berulang kali mengirim pemberitaan kepihak PUPR tentang beberapa lokasi pembongkaran trotoar yang tidak ijin tidak pernah ada tanggapan pihak PUPR seakan tutup telinga dan menutup mata laporan dari masyarakat ataupun media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerhati masalah transportasi dan hukum. mengingatkan, kepada semua warga masyarakat yang dengan sengaja membongkar trotoar jalan bisa dipidana. Pasalnya, keberadaan trotoar diatur dalam Undang-Undang (UU).

Dikatakan Guntur selaku ketua DPD LSM GARUDA NASIONAL Trotoar merupakan fasilitas perlengkapan jalan yang diperuntukkan untuk memberikan rasa aman, dan nyaman bagi para Pejalan kaki. Trotoar sebagai jalur pejalan kaki pada umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

BACA JUGA :  Tanpa Ampun, Oknum DC Diduga Dibantu Oknum Polisi Rampas Mobil Ibu dan Balitanya

Menurut Undang – Undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), bahwa Trotoar sebagai perlengkapan jalan berada pada wilayah tanggung jawab penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di bidang jalan ( pasal 7 ayat 2 huruf a ), “jelasnya.

Pembangunan jalan dan perlengkapannya termasuk trotoar, dipastikan sudah melalui suatu kajian dan design yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pembangunan trotoar tidak boleh dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki dan kewenangan dan tanggung jawab dibidangnya, apalagi hanya mengikuti selera semata dengan tujuan – tujuan tertentu,” ucap Guntur ke awak media.

BACA JUGA :  Gubernur NTB Harap Gedung Baru Bank NTB Syariah Jadi Inspirasi Masyarakat NTB

Kejadian pembongkaran trotoar di wilayah Kota Tangerang dan perubahan trotoar di jalan KH HASYM AS’ARI Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah yang dilaksanakan secara sepihak, tidak ada koordinasi dan meminta izin kepada Instansi yang berwenang tidak dibenarkan dalam peraturan Perundang – undangan atau dengan istilah lain merupakan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Dikatakan Guntur kepada awak media melalui pesan singkatnya, untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali, menurut hemat saya perlu dilakukan proses penegakan hukum secara tuntas dan benar. Aturan pidana yang mengatur tentang pengerusakan fasiltas umum dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan saya kira sudah diatur baik dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

BACA JUGA :  Polsek Praya Timur Lakukan Olah TKP Penemuan Mayat di Desa Beleka

Dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang mengatur tentang trotoar jalan, antara lain :
Pasal 25 ayat ( 1 ) huruf g : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : fasilitas untuk Sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

Pasal 28 ayat ( 2 ) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
Pasal 45 ayat ( 1 ) huruf a :
Fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
Trotoar.
Ketentuan Pidana dalam undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam pasal 274 ayat ( 2 ), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta),”

Red  SR, repoter Herdy

Berita Terkait

Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Endus Ada Persaingan Bisnis Tak Sehat
Terungkap Pemdes Prako Belum Bayar Pajak, Anggaran 2025 Tak Bisa Cair
Kasta NTB Datangi Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes POLRI, Ada Apa ?
Dugaan Intimidasi Terhadap Jurnalis, Polda NTB Tangani Serius
Bencana Alam Ganggu Pelayanan PDAM di Tiga Kecamatan, PDAM Tirta Ardhia Rinjani Sigap Tangani
Wartawan Inside Lombok Diintimidasi, FJPI NTB Angkat Bicara
Seorang Siswi Diduga Membuang Bayi di Toilet PKM Kopang
Pemerhati Penegakan Hukum Ajak Jaga Iklim Investasi Usai Kasus Dugaan Ancam Tembak di Lombok Tengah

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 20:53 WIB

Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Endus Ada Persaingan Bisnis Tak Sehat

Senin, 17 Februari 2025 - 11:39 WIB

Terungkap Pemdes Prako Belum Bayar Pajak, Anggaran 2025 Tak Bisa Cair

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:26 WIB

Kasta NTB Datangi Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes POLRI, Ada Apa ?

Rabu, 12 Februari 2025 - 12:52 WIB

Bencana Alam Ganggu Pelayanan PDAM di Tiga Kecamatan, PDAM Tirta Ardhia Rinjani Sigap Tangani

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:21 WIB

Wartawan Inside Lombok Diintimidasi, FJPI NTB Angkat Bicara

Sabtu, 8 Februari 2025 - 15:28 WIB

Seorang Siswi Diduga Membuang Bayi di Toilet PKM Kopang

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:24 WIB

Pemerhati Penegakan Hukum Ajak Jaga Iklim Investasi Usai Kasus Dugaan Ancam Tembak di Lombok Tengah

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:21 WIB

ITDC Berikan Tali Asih Untuk Kampung Nelayan di Kuta Lombok

BERITA TERBARU

Politik

Gelar Rapimnas, Prabowo Berikan KTA Khusus Kepada LMI

Jumat, 14 Feb 2025 - 14:06 WIB