Temui Mentan, Lalu Iqbal Bahas Ketahanan Pangan

Jumat, 10 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Salah satu program pemerintah pusat terkait kedaulatan pangan mendapat perhatian serius dari pemerintahan NTB ke depan.

Secara khusus potensi pertanian ini dibahas bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

“Isu pertanian dan ketahanan pangan adalah prioritas utama dalam visi misi dari Iqbal-Dinda memimpin NTB,” kata Gubernur NTB terpilih Dr H Lalu Muhamad Iqbal (LMI) di Jakarta, (10/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Kades Dinonaktifkan! Camat Jonggat Datangi Kantor Desa Barejulat

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini langsung berangkat ke Jakarta usai ditetapkan sebagai Gubernur NTB terpilih. Hal itu karena ia bersama Wakil Gubernur NTB terpilih Hj Indah Dhamayanti Putri memandang ketahanan pangan merupakan program strategis.

“Dalam pertemuan tadi, saya bersama Pak Menteri juga membahas mengenai pengembangan ekosistem industri berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, “bebernya.

“Ya kan prioritas utama saya ya soal itu. Jadi wajar kalau pertemuan pertama setelah penetapan ya dengan Menteri Pertanian,” sambungnya.

BACA JUGA :  Tingkatkan Kemampuan, Prajurit Lanal Simeulue Laksanakan Latihan Renang Militer di Pulau Terluar

Santri Jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini melanjutkan, pertemuan tersebut mendapat perhatian serius dari Menteri Pertanian, terbukti sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 hadir.

Lalu Iqbal juga mengaku membahas menganai irigasi salah satunya yang dibahas adalah Bendungan Meninting. Termasuk juga rencana dukungan pengembangan sejumlah komoditas pertanian unggulan NTB, pengembangan peternakan sapi skala besar, dan kompleks industri pangan terintegrasi.

BACA JUGA :  Perempuan Depresi Ditemukan Lemas di Tanggul Sungai Lombok Utara

“Banyak hal yang harus ditindaklanjuti dari pertemuan hari ini ini. Beliau Insya Allah berkenan setelah pelantikan gubernur akan Rakorsus dengan melibatkan seluruh bupati/walikota guna membahas berbagai isu terkait pertanian dan peternakan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, diantara program Iqbal-Dinda selama masa kampanye yang dibahas adalah mengenai pengembangan sektor pertanian.

Secara khusus dalam beragam kesempatan Lalu Iqbal menyebut, pentingnya pengembangan sektor pertanian terintegrasi.

Berita Terkait

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati
Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata
Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa
Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!
Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan
Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:55 WIB

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:13 WIB

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:06 WIB

Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa

Senin, 20 Juli 2026 - 21:58 WIB

Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!

Senin, 20 Juli 2026 - 20:16 WIB

Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

BERITA TERBARU

Pemerintahan

APBD Perubahan NTB 2026 Disinyalir Defisit Rp 300 Miliar

Senin, 10 Agu 2026 - 06:00 WIB

Sport

Pathul Bahri Berpeluang Besar Memimpin KONI NTB

Jumat, 7 Agu 2026 - 12:39 WIB