NESIANEWS.COM – Forum Rakyat NTB menggelar hearing dengan Poltekkes Kemenkes Mataram untuk mempertanyakan kejelasan proyek Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu yang hingga kini terbengkalai tanpa kejelasan.
Dengan anggaran sebesar Rp70 miliar, proyek ini seharusnya telah berjalan sesuai jadwal. Namun, faktanya, progres pembangunan tidak jelas dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak terpuji, termasuk potensi korupsi.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa proyek ini harus diaudit secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang perburuan keuntungan oleh oknum-oknum tertentu. Uang rakyat sebesar Rp70 miliar harus dipertanggungjawabkan! Jika ditemukan indikasi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka hal ini harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya (27/2/25).
Aldi, S.H., Ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, juga menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek ini.
“Mengapa proyek sebesar ini molor tanpa alasan yang jelas? Apakah ada kolusi antara pihak kampus dan kontraktor? Jika tidak ada transparansi, kami akan melaporkan masalah ini ke KPK untuk dilakukan audit forensik!” ujarnya (27/2/25).
Nurdin, SH, Sekretaris Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) tahun 2017 yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Jangan sampai proyek ini menjadi catatan hitam Poltekkes Mataram. Jika tidak ada kejelasan, kami akan menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait!” tegasnya.
Ebit, anggota Forum Rakyat NTB, menegaskan bahwa jika tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Poltekkes, aksi lanjutan akan dilakukan.
“Jika Poltekkes dan kontraktor tetap bungkam, kami siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan! Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang perburuan keuntungan oleh segelintir orang!” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram memilih untuk tidak memberikan tanggapan mendetail dan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya kepada Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini enggan memberikan komentar terkait keterlambatan proyek. Sikap tertutup ini semakin memperkuat kecurigaan adanya kolusi dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Forum Rakyat NTB Menuntut:
– Dilakukannya audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
– Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
– Jika ditemukan indikasi korupsi, segera proses hukum pihak-pihak terkait!
Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, Forum Rakyat NTB siap melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Poltekkes Mataram.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor dan tidak ada kejelasan, jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Forum Rakyat NTB.
(Ahmadderi)
