NESIANEWS.COM – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat berinisial LAZ, dinamika politik di daerah mulai menghangat.
Sejumlah partai pengusung disebut mulai membahas dan mempersiapkan figur yang akan mengisi kursi Wakil Bupati Lombok Barat.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menilai pembahasan mengenai perebutan kursi wakil bupati saat ini masih terlalu dini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perhatian seluruh pihak seharusnya lebih difokuskan pada proses penegakan hukum dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Terlalu dini berbicara soal siapa yang akan mengisi kursi wakil bupati. Luka rakyat akibat dugaan praktik korupsi yang mencoreng wajah pemerintahan Lombok Barat saja belum terobati. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian hukum, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan manuver politik,” tegas Tantowi, (1/8/26).
KASTA NTB menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Lombok Barat. Organisasi tersebut juga meminta seluruh partai politik untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan politik jangka pendek.
KASTA NTB DPD Lombok Barat juga meminta agar seluruh pihak memfokuskan perhatian pada evaluasi dan perombakan secara menyeluruh terhadap jajaran atau jaringan pemerintahan yang diduga masih terafiliasi dengan kepemimpinan LAZ.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum.
Selain itu, KASTA NTB berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara yang sedang berjalan hingga ke akar-akarnya apabila ditemukan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jangan sampai perhatian publik dialihkan oleh perebutan jabatan. Rakyat masih menunggu keadilan, menunggu pemerintahan yang bersih, dan menunggu pertanggungjawaban atas peristiwa yang telah melukai kepercayaan mereka,” paparnya.
“Fokuslah terlebih dahulu melakukan evaluasi total dan pembenahan birokrasi agar kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dipulihkan,” tutup Tantowi.
