AMUM Laporkan UNRAM ke Ombudsman RI

Selasa, 27 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aliansi Mahasiswa Unram Melawan (AMUM), pada Senin 26 Juni 2023, laporkan UNRAM ke Ombudsman RI perwakilan NTB.

Laporan dilakukan menindak lanjuti permasalah represifitas pihak pengamanan kampus dan terkait kenaikan harga pendaftaran mandiri yang dari Rp. 250.000 menjadi Rp. 500.000.

Martoni Ira Malik selaku Kordum menegaskan dibandingkan perguruan tinggi lain seperti Universitas Udayana, biaya pendaftaran seleksi mandiri lebih murah, yakni Rp. 450 Ribu.
“Universitas Udayana juga berstatus BLU seperti unram, namun perekonomian daerahnya lebih maju dibandingkan dengan NTB,” terangnya.

BACA JUGA :  Pertamina Mandalika International Circuit Raih Homologasi Grade 3 FIA Tanpa Kehilangan Homologasi Grade A FIM

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, permasalah represifitas yang dilakukan oleh satpam Unram menjadi salah satu poin pelaporan oleh Aliansi.

“Pelaporan ini merupakan langkah alternatif dan diharapkan memberi efek jera untuk satpam unram,” jelasnya.

Aliansi Mahasiswa Unram Melawan berharap hal ini dapat ditindak cepat oleh pihak yang berwenang, karena beberapa mahasiswa telah menjadi korban atas tindakan represif dari pihak satpam kampus.

Menanggapi itu, Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono menegaskan akan mendalami laporan tersebut. Baik tentang kenaikan biaya pendaftaran seleksi mandiri maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Kampus.

BACA JUGA :  Menunjang Pertanian, Irigasi Tua di NTB Segera Direvitalisasi Kementerian PU

Menurut Dwi, SOP tidak hanya digunakan satpam Unram saat mengamankan unjuk rasa. Tapi juga prototipe saat tidak ada demonstrasi. Karena itu menurut Dwi, pihak keamanan Unram mesti memiliki SOP yang ketat.

“Kami juga sedang mencari tahu SOP yang jelas untuk pengaman Kampus,” ujarnya.

Terkait biaya pendaftaran jalur mandiri, pihaknya akan mendalami apakah meningkatnya biaya tersebut sesuai regulasi atau ada alasan lain.

BACA JUGA :  Di Loteng, LSM Kasta NTB Ungkap Jumlah Real Guru Yang Dibutuhkan

“Akan kami dalami, apa dasar kenaikan itu dilakukan,” ucapnya

Apalagi, sambungnya, kenaikan angka sampai seratus persen. Yang sebelumnya Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. “Itu yang kami dalami,” katanya.

Terkait dua isu utama laporan ini, Ombudsman NTB masih menunggu kelengkapan berkas mahasiswa Unram. Seperti identitas korban, yakni KTP atau KTM. Kemudian sejumlah bukti, antara lain kronologi dugaan penganiayaan dan bukti (foto dan video).

Berita Terkait

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin
Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD
Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa
Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng
Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta
DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB
Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani
Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak
Berita ini 133 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 16:00 WIB

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin

Selasa, 28 April 2026 - 20:20 WIB

Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD

Selasa, 28 April 2026 - 14:48 WIB

Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa

Selasa, 28 April 2026 - 06:42 WIB

Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng

Sabtu, 25 April 2026 - 07:04 WIB

Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta

Jumat, 24 April 2026 - 16:51 WIB

DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB

Kamis, 23 April 2026 - 20:02 WIB

Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani

Selasa, 21 April 2026 - 20:21 WIB

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak

BERITA TERBARU