NESIANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi memulai tahapan strategis penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Acara yang digelar di Swiss-Belcourt Lombok pada Rabu (8/4/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP.
Musrenbang ini dirancang sebagai ruang diskusi untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah, M Nursiah, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Sarjana dan tamu undangan lainnya.
Pathul Bahri dalam pidatonya menegaskan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci efektivitas pembangunan.
Menurutnya, setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki korelasi langsung terhadap perbaikan hajat hidup orang banyak.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyatukan gagasan dan aspirasi pembangunan. Kita ingin memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” ujar Pathul.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah menitikberatkan pada usulan pembangunan yang bersifat prioritas dan mendesak. Melalui Musrenbang ini, berbagai usulan dari tingkat desa hingga kecamatan divalidasi kembali untuk memastikan ketepatan sasaran di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Pathul Bahri juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat maupun provinsi.
Ia meyakini bahwa tanpa sinergi, akselerasi pembangunan akan sulit dicapai secara berkelanjutan.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyatukan gagasan dan aspirasi pembangunan. Kita ingin memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” tegasnya.
Harapannya, dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi sekadar tumpukan kertas administratif, tetapi menjadi peta jalan yang mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah ke arah yang lebih inklusif. (red)
