Pemerintah NTB dan Kasta NTB Mediasi Kesepakatan Harga Tembakau

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Guna menyelaraskan harga beli tembakau antara petani dan perusahaan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di ruang rapat kantor gubernur, Jumat (29/8/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan sekitar 35 perusahaan tembakau, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, dan Keluarga Besar Serikat Petani Tembakau (KASTA) NTB.

Hadir memimpin pertemuan, Kasat Pol PP NTB, H. Fathul Gani. Turut hadir dalam pertemuan itu Kadis Pertanian Provinsi NTB Taufik Hidayat, Kadis Perdagangan Provinsi NTB Jamaludin Maladi, serta kepala dinas pertanian dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

BACA JUGA :  Wartawan Inside Lombok Diintimidasi, FJPI NTB Angkat Bicara

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pemaparannya, Ketua Umum KASTA NTB, Zulfan Hadi, menyatakan bahwa harga pembelian tembakau saat ini yang berkisar Rp 34.000 – Rp 35.000 per kilogram telah membuat petani merugi.

“Kami meminta pada pertemuan ini agar Pemprov sebagai mediator membuka data kuota pembelian seluruh perusahaan dan mempertanyakan berapa kemampuan beli perusahaan agar ada win-win solution petani dan pengusaha sama-sama diuntungkan,” tegas Zulfan.

BACA JUGA :  KH.Yasin Hidayat Lc Dilantik Jadi Ketua DPW FUH & AMPUH 2023-2027

Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencapai kesepakatan harga pada nominal tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut, salah satu perwakilan perusahaan, PT Djarum, menyatakan kesiapan mereka untuk membeli tembakau petani dengan kisaran harga Rp 45.000 – Rp 60.000 per kg.

Pernyataan dari PT Djarum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan lainnya.

“Penyampaian dari pihak PT Djarum ini semoga bisa menjadi rujukan kepada perusahaan lainnya untuk membeli tembakau petani,” pinta Kasat Pol PP Provinsi NTB, H. Fathul Gani.

BACA JUGA :  PJ Gubernur Prov NTB & Kepala Dinas Pendidikan Dukung Penuh Event Memoria

Fathul Gani juga memastikan komitmen aparatnya untuk mengawasi proses ini. Ia menyatakan bahwa mulai Senin depan, jajarannya akan turun ke seluruh gudang yang ada untuk memastikan transparansi.

“Kami memang tidak berwenang secara aturan untuk melakukan intervensi harga. Namun, kami akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang sengaja memainkan situasi hari ini untuk kepentingan individu atau korporasi tertentu,” kata Fathul Gani.

Berita Terkait

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati
Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata
Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa
Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!
Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan
Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:55 WIB

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:13 WIB

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:06 WIB

Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa

Senin, 20 Juli 2026 - 21:58 WIB

Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!

Senin, 20 Juli 2026 - 20:16 WIB

Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

BERITA TERBARU

Pemerintahan

APBD Perubahan NTB 2026 Disinyalir Defisit Rp 300 Miliar

Senin, 10 Agu 2026 - 06:00 WIB