Pendataan Randis di 45 OPD Loteng, 1.017 Telah Bayar Pajak, 303 Rusak Ringan Hingga Belum Bayar Pajak

Jumat, 15 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah mencatat hasil pendataan terbaru kendaraan dinas (randis) di 45 organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebanyak 1.201 unit kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat dinyatakan dalam kondisi operasional yang baik, sebanyak 1.017 unit telah membayar pajak dan 662 unit belum membayar pajak. Angka ini masih dapat berubah hingga Desember 2025.

BACA JUGA :  350 Personil Diterjukan Polres Loteng Untuk Amankan Libur Lebaran Ketupat

Baca Juga Berita Sebelumnya:

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih Dari 500 Randis Nunggak Pajak, BKAD Lombok Tengah Lakukan Pendataan

“Data jumlah randis yang telah membayar pajak itu bisa berubah, karena masih ada waktu untuk melakukan pembayaran,” jelas Kepala BKAD Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, S.Pt., M.Sc., M.Eng., (14/8/25).

BACA JUGA :  Rugikan Negara 39 Miliar, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Sita Aset Terpidana

Selain itu, lanjutnya, terdapat 303 unit kendaraan dinas yang mengalami kerusakan ringan dan masih dapat diperbaiki, sehingga tetap bisa digunakan.

“Kendaraan dinas yang rusak berat itu sebanyak 165 unit,” ungkapnya.

Untuk randis yang rusak berat, BKAD akan menilai harga pasarnya sebelum melelangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA :  Nursiah Lepas 375 Calon Jamaah Haji Kloter 2 NTB asal Lombok Tengah

“Saat ini, proses hibah kendaraan tidak dimungkinkan, sehingga akan dilakukan pelelangan,” ujarnya.

Mengenai kendaraan yang belum membayar pajak, BKAD telah mengirim surat ke setiap OPD untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

“Pajak kendaraan ini melekat pada pemegang kendaraan itu sendiri dan anggaran telah disiapkan,” tandasnya.

Berita Terkait

DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Tekankan Kerja Kolektif Hadapi Tantangan Daerah
Kadis Kominfo Lombok Tengah Tekankan Pemanfaatan Teknologi dan Bahasa Negara dalam Tata Kelola Pemerintahan
Nursiah Lepas 375 Calon Jamaah Haji Kloter 2 NTB asal Lombok Tengah
Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi
Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran
Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan
68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026
Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 17:53 WIB

DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Tekankan Kerja Kolektif Hadapi Tantangan Daerah

Kamis, 23 April 2026 - 08:17 WIB

Kadis Kominfo Lombok Tengah Tekankan Pemanfaatan Teknologi dan Bahasa Negara dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kamis, 23 April 2026 - 08:00 WIB

Nursiah Lepas 375 Calon Jamaah Haji Kloter 2 NTB asal Lombok Tengah

Senin, 20 April 2026 - 16:49 WIB

Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Kamis, 16 April 2026 - 21:22 WIB

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Kamis, 16 April 2026 - 21:11 WIB

Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

Kamis, 16 April 2026 - 06:10 WIB

68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 21:08 WIB

Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

BERITA TERBARU