Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

Sabtu, 11 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal membuka acara Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh Kepala Daerah se-NTB yang berlangsung di Ruang Tambora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/04).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

“Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait,” ujar Gubernur NTB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

BACA JUGA :  Polres Loteng Olah TKP Penemuan Mayat Bayi di Kecamatan Praya

Selain fokus pada isu tata ruang, Rapat Koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pengamanan aset daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur memaparkan bahwa dari total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

BACA JUGA :  Kejari Lombok Tengah Luncurkan Program ‘JAGOAN’, Pastikan 56 Anak Terlantar dan Kurang Mampu Miliki Identitas Hukum

“Ke depan, melalui sensus aset yang telah kita lakukan, kita akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan,” tegasnya.

Melalui kehadiran Menteri ATR/BPN, Pemprov NTB berharap forum koordinasi ini dapat menjadi ruang diskusi terbuka bagi para wali kota, bupati, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan, sekaligus mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

BACA JUGA :  Patroli Obyek Wisata Polsek Pujut, Berikan Rasa Aman Dan Nyaman Kepada Pengunjung

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah. (REL)

Berita Terkait

Lewat FGD, BRIN dan Kemendagri Evaluasi Kinerja Desentralisasi di Lombok Tengah
Lalu Abdusahid dan Kades Kelebuh Serap Aspirasi Warga Melalui Reses DPRD
Tahun 2026 Angka Kemiskinan di Lombok Tengah Menurun
Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Mayjen TNI Edi Saputra Tiba di NTB, Awali Tugas sebagai Pangdam XXX/Rinambora
HUT Ke-81 Lombok Tengah, Dulu Hanya Sebagai Penonton Sekarang Berkembang Pesat
57 Perusahaan dengan 1.282 Lowongan Kerja Ramaikan Job Fair Masmirah Lombok Tengah 2026
Antisipasi Ancaman Peretasan dan Kebocoran Data Publik, Pemkab Loteng Perkuat Keamanan Siber
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:31 WIB

Lewat FGD, BRIN dan Kemendagri Evaluasi Kinerja Desentralisasi di Lombok Tengah

Minggu, 1 November 2026 - 20:32 WIB

Lalu Abdusahid dan Kades Kelebuh Serap Aspirasi Warga Melalui Reses DPRD

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Tahun 2026 Angka Kemiskinan di Lombok Tengah Menurun

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:34 WIB

Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:29 WIB

Mayjen TNI Edi Saputra Tiba di NTB, Awali Tugas sebagai Pangdam XXX/Rinambora

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:26 WIB

HUT Ke-81 Lombok Tengah, Dulu Hanya Sebagai Penonton Sekarang Berkembang Pesat

Kamis, 15 Oktober 2026 - 08:22 WIB

57 Perusahaan dengan 1.282 Lowongan Kerja Ramaikan Job Fair Masmirah Lombok Tengah 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Antisipasi Ancaman Peretasan dan Kebocoran Data Publik, Pemkab Loteng Perkuat Keamanan Siber

BERITA TERBARU