Tentang Ekonomi, Dampak Sosial dan Upaya Penanganan

Senin, 4 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Isu ekonomi yang mencuat sepanjang tahun 2023 di Indonesia adalah kenaikan harga beras, terutama untuk jenis premium dan medium Data dari Sistem Pemantauan.

Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) menunjukkan kenaikan harga signifikan, mencapai Rp14.696,41 per kilogram untuk beras premium dan Rp12.941,87 per kilogram untuk beras medium pada bulan September.

Kedua jenis beras ini mengalami peningkatan yang signifikan, masing-masing sebesar 4,23% dan 6,07% dari bulan sebelumnya, menciptakan tekanan inflasi terutama bagi konsumen yang bergantung pada beras sebagai sumber makanan utama Beberapa faktor memengaruhi kenaikan harga beras, di antaranya adalah musim dan fenomena iklim El Nino.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida Budiman, menyoroti kontribusi El Nino dengan pen penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara, yang menyebabkan gagal panen karena kekeringan Produksi gabah pada tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 25,64 juta tan gabah kering giling, menciptakan tantangan serius di sektor pertanian.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB 2023, Kadis dan PPK SMK Jadi Sorotan

Dinamika global juga memberikan dampak pada kenaikan harga beras di Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan ketat negara eksportir beras seperti India.

Penutupan ekspor beras non-basmati india pada bulan Juli mempengaruhi negara-negara importir, termasuk Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyoroti ketergantungan indonesia pada impor beras, menyebut kenaikan harga dalam negeri dipengaruhi oleh perubahan harga di negara lain.

Ketergantungan pada impor beras menjadi tantangan serius, meskipun Indonesia memiliki lahan agraris yang luas.

Impor dilakukan untuk memenuhi pasokan cadangan pemerintah dan distribusinya melalui Bulog untuk operasi pasar dan bantuan sosial, menjaga stabilitas pangan dan mencegah inflasi.

BACA JUGA :  Kejari Sisir Potensi Kerugian Negara di Kasus Korupsi Hibah KONI Lombok Tengah

Dampak kenaikan harga beras mencakup tekanan inflasi yang dapat merugikan daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi rendah.

Ketidakpastian sosial muncul akibat kenaikan harga beras, menciptakan ketidakpuasan dan potensi demonstrasi, terutama di kalangan kelompok rentan ekonomi rendah.

Biaya hidup yang meningkat, terutama kebutuhan pokok seperti beras, dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk pemantauan ketat terhadap stabilitas harga beras, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi daya beli masyarakat Upaya penanganan terhadap kenaikan harga beras melibatkan pemetaan daerah potensial kekeringan dan persiapan adaptasi serta mitigasi risiko terhadap perubahan iklim.

Kesadaran terhadap pencegahan pemanasan global juga penting, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan penanaman sejuta pohon yang dilakukan oleh KMHDI.

BACA JUGA :  Bank NTB Syariah Gelar Literasi Wakaf Uang, Dukung Mataram sebagai Kota Wakaf

Mengingat secara umum kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat kurang dan deforestation Indonesia terus dilakukan yang menyebabkan banyak terjadinya bencana Sehingga KMHDI se-Indonesia melakukan gerakan nasional agar dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat dan mencegahnya bencana akibat perubahan iklim yang terjadi.

Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi untuk menjaga keterjangkauan harga beras dan mencegah praktik kenaikan harga yang tidak wajar.

Inovasi dalam makanan pokok selain beras menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impar dan menciptakan alternatif konsumsi karbohidrat.

Semua langkah ini membentuk strategi komprehensif dalam mengatasi kenaikan harga beras dan menanggapi dampaknya pada perekonomian dan masyarakat Indonesia.

Penulis : Ni Made Juni Susilawati Sekretaris PC KMHDI Mataram

Berita Terkait

Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan
Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah
Alumni dan Pengurus HIMMAH NWDI Loteng Tolak Ketua PD NWDI Loteng Terpilih
SPBU Jatiwaringin Minta Maaf, Bantah Libatkan Nama AWPI di Kasus BBM
Faozal: Video Bupati Lombok Timur Usir Pemandu Wisata Tak Utuh
Waduh! Tambang Liar di Seloto KSB Bakal Beroperasi Dengan Wajah Baru
Tanggapi Ditreskrimum Polda NTB, Pelapor Dugagaan Ijazah Palsu: Integritas Dir Patut Dipertanyakan!
BRI Kanca Pondok Gede MoU dengan PT Tekno Intergrasi Solusindo
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 19:52 WIB

Nursalim Sebut Pimpinan DPRD Tahu Soal Rasionalisasi Pokir Mantan Dewan

Rabu, 11 Februari 2026 - 16:00 WIB

Framing Media Sosial di Balik Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis: Penjelasan Utuh Bupati Lombok Tengah

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:53 WIB

Alumni dan Pengurus HIMMAH NWDI Loteng Tolak Ketua PD NWDI Loteng Terpilih

Kamis, 4 Desember 2025 - 20:24 WIB

SPBU Jatiwaringin Minta Maaf, Bantah Libatkan Nama AWPI di Kasus BBM

Jumat, 20 Juni 2025 - 09:28 WIB

Faozal: Video Bupati Lombok Timur Usir Pemandu Wisata Tak Utuh

Senin, 20 Januari 2025 - 05:08 WIB

Waduh! Tambang Liar di Seloto KSB Bakal Beroperasi Dengan Wajah Baru

Rabu, 11 September 2024 - 08:14 WIB

Tanggapi Ditreskrimum Polda NTB, Pelapor Dugagaan Ijazah Palsu: Integritas Dir Patut Dipertanyakan!

Kamis, 1 Agustus 2024 - 13:22 WIB

BRI Kanca Pondok Gede MoU dengan PT Tekno Intergrasi Solusindo

BERITA TERBARU

Sumber: ntbprov.co.id

Pemerintahan

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Kamis, 16 Apr 2026 - 21:22 WIB