NESIANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada hari ketiga ini dilaksanakan di Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (12/3/25).
Dalam sambutannya, Camat Praya, Lalu Balya Wiranegara, S.STP., M.AP., memaparkan hasil pra-Musrenbang yang telah dilaksanakan pada 7 Maret 2025. Hasil tersebut akan menjadi bahan usulan kepada pemerintah daerah.
“Usulan-usulan ini tentunya mengacu pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya.
Program Prioritas Daerah untuk tahun 2026 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem layanan kesehatan, peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan lembaga koperasi. Selain itu, program tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang, penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial.
Lalu Balya menambahkan bahwa sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan peredaran narkoba.
“Peredaran narkoba mungkin sedikit terlupakan sebagai prioritas di Kecamatan Praya. Namun, mengingat Praya sudah menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN), ke depan kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menjadikan penanganan darurat narkoba sebagai prioritas, selain infrastruktur dan sumber daya manusia,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menekankan bahwa penanganan masalah narkoba di Kecamatan Praya harus dirumuskan dengan baik, tidak sekadar wacana. Sinergi dan kolaborasi dengan TNI/Polri harus diperkuat.
“Oleh karena itu, dalam setiap Musrenbang tingkat kecamatan, saya selalu menekankan pentingnya memperkuat sosialisasi dan edukasi,” ujarnya.
Pathul menambahkan bahwa sosialisasi tersebut harus lebih difokuskan pada siswa SMP dan SMA, mengingat informasi yang beredar menunjukkan banyak anak SMP yang terpapar barang terlarang seperti narkoba.
“Dinas Pendidikan harus menjadikan sosialisasi ini sebagai prioritas. Dalam setiap Musrenbang, kami akan merumuskannya lebih mendalam. Tidak ada kata terlambat, tetapi memberantas narkoba membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Dampak narkoba sangat luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Bahkan, perjudian online juga menjadi ancaman serius,” tegas Pathul.
