NESIANEWS.COM – Puluhan perwakilan Guru Honorer Tanpa Penempatan seluruh Indonesia, sejak beberapa hari lalu hingga Kamis 11/5/2023 berada di Jakarta mengadu ke DPD dan DPR-RI.
Salah seorang Perwakilan Guru Honorer asal Lombok NTB, Zulpan Hadi kepada NESIANEWS di Jakarta mengatakan, apa yang diadukan pihaknya di Jakarta terkait dengan berbagai problematika yang dihadapi guru honorer di daerah.
Diantaranya, rendahnya kesejahteraan guru honorer karena kesulitan mendapatkan dana BOS. Selain itu, tidak adanya jaminan kerja dan masa pensiun, status tidak jelas karena secara hukum tidak dikenal lagu namanya guru honorer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selanjutnya, terjadi ketimpangan sertifikasi antara guru PNS dengan guru honorer,”jelas Zulfan.
Selain persoalan tersebut jelas Zulfan, ada persoalan umum yang dihadapi guru, seperti tidak meratanya jumlah guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di daerah.
Di sisi lain, ada sekolah yang didominasi oleh guru PNS, namun di sisi lain ada sekolah yang guru ASN-nya cuma satu orang saja.
“Dari sisi kopetensi guru juga nilainya dibawah standar baik dari semua tingkatan seperti SD, SMP hingga SMA. Itu akibat dari berbagai persoalan yang dihadapi guru honorer,”jelas Zulfan.
Atas apa yang disapaikan ke DPD tersebut, pihak DPD lanjut Zulfan, akan segera melakukan langkah pasti diantaranya segera menggelar rapat kerja dengan Kemendibud dan ristek RI.
“DPD RI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada presiden Joko Widodo agar segera menindak lanjuti apa yang menjadi permasalah guru honorer tersebut agar diselesaikan,”tandas Zulfan.
