P4KBB Gelar Aksi di KPK, Begini Tuntutanya

Kamis, 25 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kab Bandung Barat (P4KBB), pada Rabu 24 Mei 2023, menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

Dalam aksinya, P4KBB mengerahkan lebih dari 250 massa yang berasal dari 16 kecamatan. Mereka terdiri dari berbagai elemen, antara lain tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya.

Massa aksi menuntut agar KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas berbagai laporan yang sudah masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

BACA JUGA :  Wadan Lantamal XII Pimpin Ziarah Rombongan di TMP Dharma Patria Jaya

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dugaan praktik KKN yang terjadi di Pemkab Bandung Barat sudah ramai dan viral di media yang saat ini menjadi bola liar di masyarakat. Ini harus dituntaskan,” kata Ketua P4KBB Yakub Anwar Lewi.

Menurutnya, pelaporan yang masuk ke KPK
tidak bisa dibiarkan begitu saja harus segera di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK RI agar bola liar ini menjadi jelas dan terang benderang.

BACA JUGA :  Terapkan 5 Inovasi, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Raih Predikat WBK

Yakub menambahkan, pihaknya menyerahkan dokumen yang menjadi tuntutan kepada KPK antara lain, dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bupati Cup Menjadi HK CUP dengan menelan biaya APBD Rp 1,6 miliar.

“Kemudian dugaan praktik jual beli jabatan, visi misi Bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD, dan dugaan terjadinya KKN dalam berbagai proyek pembangunan di KBB,” tandasnya.

Oleh karena itu, P4KBB sebagai salah satu ormas Kemasyarakatan yang bergerak di bidang kontrol sosial dan sebagai penyeimbang pemerintahan meminta aparat penegak hukum /KPK – RI untuk mengusut tuntas semua dugaan praktik KKN di KBB.

BACA JUGA :  Jelang Perhelatan MTQ Tingkat Kecamatan Bhabinkamtibmas Desa Benete Hadiri Rapat Koordinasi

Diberitakan sebelumnya, terkait pelaporan dirinya ke KPK, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berpendapat bahwa pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.

“Perlu saya sampaikan, pelaporan ke KPK itu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Ini bentuk peran aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan,” kata Hengki Kurniawan di Padalarang,

Berita Terkait

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin
Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD
Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa
Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng
Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta
DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB
Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani
Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 16:00 WIB

Terdakwa Terus Berkelit, Jaksa: “Tolong Sensitif, yang Dikorupsi Itu Uang Token Listrik Rakyat Miskin

Selasa, 28 April 2026 - 20:20 WIB

Diduga Ada Pelanggaran Aturan Mutasi, Kasta NTB dan Pemuda Sasak Datangi Kantor BKD

Selasa, 28 April 2026 - 14:48 WIB

Sidang Pledoi Kasus PPJ, Seluruh Saksi Ahli Nyatakan Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terdakwa

Selasa, 28 April 2026 - 06:42 WIB

Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab! Dugaan Korupsi Rp5 Miliar Dump Truck DLH Loteng

Sabtu, 25 April 2026 - 07:04 WIB

Korupsi Pajak Lombok Tengah, Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Penjara dan Sita Harta

Jumat, 24 April 2026 - 16:51 WIB

DPP KASTA NTB Resmi Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Besar di Lombok Barat ke Kejati NTB

Kamis, 23 April 2026 - 20:02 WIB

Kasta NTB Kritik Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2026: Dinilai Tak Berpihak ke Petani

Selasa, 21 April 2026 - 20:21 WIB

Gaji P3K Paruh Waktu Lombok Tengah Rp200 Ribu, Kasta NTB: Sangat Tidak Layak

BERITA TERBARU