P4KBB Gelar Aksi di KPK, Begini Tuntutanya

Kamis, 25 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kab Bandung Barat (P4KBB), pada Rabu 24 Mei 2023, menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

Dalam aksinya, P4KBB mengerahkan lebih dari 250 massa yang berasal dari 16 kecamatan. Mereka terdiri dari berbagai elemen, antara lain tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya.

Massa aksi menuntut agar KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas berbagai laporan yang sudah masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

BACA JUGA :  Komentator MotoGP Dari Belanda Guido Fenneman : Mencoba Sirkuit Mandalika. Bagus !!!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dugaan praktik KKN yang terjadi di Pemkab Bandung Barat sudah ramai dan viral di media yang saat ini menjadi bola liar di masyarakat. Ini harus dituntaskan,” kata Ketua P4KBB Yakub Anwar Lewi.

Menurutnya, pelaporan yang masuk ke KPK
tidak bisa dibiarkan begitu saja harus segera di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK RI agar bola liar ini menjadi jelas dan terang benderang.

BACA JUGA :  Kasta NTB Unjuk Rasa Minta PJ Gubernur NTB Dipanggil Bawaslu

Yakub menambahkan, pihaknya menyerahkan dokumen yang menjadi tuntutan kepada KPK antara lain, dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bupati Cup Menjadi HK CUP dengan menelan biaya APBD Rp 1,6 miliar.

“Kemudian dugaan praktik jual beli jabatan, visi misi Bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD, dan dugaan terjadinya KKN dalam berbagai proyek pembangunan di KBB,” tandasnya.

Oleh karena itu, P4KBB sebagai salah satu ormas Kemasyarakatan yang bergerak di bidang kontrol sosial dan sebagai penyeimbang pemerintahan meminta aparat penegak hukum /KPK – RI untuk mengusut tuntas semua dugaan praktik KKN di KBB.

BACA JUGA :  Bank NTB Syariah Inisiasi Program Nampak Terang Benderang

Diberitakan sebelumnya, terkait pelaporan dirinya ke KPK, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berpendapat bahwa pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.

“Perlu saya sampaikan, pelaporan ke KPK itu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Ini bentuk peran aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan,” kata Hengki Kurniawan di Padalarang,

Berita Terkait

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata
Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa
Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!
Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan
Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara
Berita ini 17 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:13 WIB

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:06 WIB

Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa

Senin, 20 Juli 2026 - 21:58 WIB

Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!

Senin, 20 Juli 2026 - 20:16 WIB

Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:55 WIB

Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara

BERITA TERBARU

Pendidikan

Kendalikan Inflasi, Pemkab Lombok Tengah Luncurkan BESTI

Sabtu, 1 Agu 2026 - 21:08 WIB