LSM, OKP, dan Mahasiswa Bentuk Koalisi NTB BERSATU Tolak Premanisme

Kamis, 4 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Puluhan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat menggelar konsolidasi di Meino Warking, Gomong, Mataram, NTB, pada Kamis (4/9) pukul 16.00 Wita.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan LSM, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan mahasiswa, sebagai bentuk respons atas aksi mereka di depan Kantor Gubernur NTB pada Rabu (3/9) yang dibubarkan paksa oleh diduga sekelompok preman yang membawa kayu balok satu mobil penuh.

Konsolidasi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Tokoh Masyarakat Lobar H. M. Izzul Islam, Kasta NTB, Laskar Semeton Sasak, Gong Mas Pratim, Garda Satu, KSPN, GANAS NTB, Konsorsium Aktivis NTB, GAPM, GEMPA NTB, DPD KNPI NTB, serta beberapa tokoh pemuda dan pergerakan NTB.

BACA JUGA :  Gagal Menemui Kepala BWS Komunitas Pejuang Demokrasi Akan Gelar Aksi Jilid Dua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara dibuka dengan pandangan kebangsaan dari H. Izzul Islam yang menyoroti maraknya korupsi di NTB dan pentingnya solidaritas kelembagaan antar LSM, aktivis, dan kemanusiaan.

BACA JUGA :  Akses Vital Tiga Desa Terganggu Debu Galian C, Warga Keramejati Gelar (Protes) Aksi Bersih Jalan

Sementara itu, Lalu Wink Haris dalam penyampaiannya menegaskan bahwa konsolidasi hari ini dalam rangka memperkuat komitmen untuk mengawal demokrasi di NTB.

“Jika sekarang saja aksi-aksi damai, menyampaikan pendapat dimuka umum digeruduk oleh preman, maka yakinlah demokrasi di NTB ini akan hilang dan tunggulah hukum rimba yang berlaku,” tegasnya.

“Untuk itu kami menghimbau kepada segenap komponen Lembaga LSM/OKP/Kemahasiswaan untuk bersatu menyuarakan lawan premanisme di NTB,” tambah Wink Haris.

BACA JUGA :  Ribuan Massa Antusias Ikut Jalan Sehat Bareng Bang Zul di Dompu

Dari pertemuan tersebut, Koalisi Rakyat menyepakati tiga butir keputusan penting:

1. Bersepakat untuk mengecam tindakan premanisme pada aksi Koalisi Rakyat pada hari Rabu, 3 September 2025 di kantor Gubernur NTB.
2. Bersepakat untuk membentuk wadah bersama sebagai media silaturahmi antar LSM/OKP/Kemahasiswaan yang diberi nama Koalisi Rakyat NTB BERSATU.
3. Bersepakat untuk menggelar aksi damai lanjutan dalam rangka memberikan koreksi terhadap Gubernur NTB. (Ahmd)

Berita Terkait

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati
Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata
Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa
Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!
Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan
Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Berita ini 252 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:55 WIB

KASTA NTB Lombok Barat: Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran, Luka Rakyat Belum Terobati

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:13 WIB

Kejari Lombok Tengah Soroti Dugaan Perusahaan Cangkang PMA, NJOP Jomplang, dan Anomali Transaksi Tanah Wisata

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:06 WIB

Diduga Tahan Duit Bantuan ke Korban, Kantor Hotman 911 NTB Didatangi Massa

Senin, 20 Juli 2026 - 21:58 WIB

Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!

Senin, 20 Juli 2026 - 20:16 WIB

Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

BERITA TERBARU

Pemerintahan

APBD Perubahan NTB 2026 Disinyalir Defisit Rp 300 Miliar

Senin, 10 Agu 2026 - 06:00 WIB

Sport

Pathul Bahri Berpeluang Besar Memimpin KONI NTB

Jumat, 7 Agu 2026 - 12:39 WIB