NESIANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa pada Selasa (2/9/2025) di Ballroom Kantor Bupati.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah, Drs. H. Muhamad, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Drs. H. M. Zaini, M.Si., serta para kepala desa dan sekretaris desa se-Lombok Tengah.
Bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa terkait implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nursiah menegaskan pentingnya keterbukaan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tujuan kegiatan ini adalah mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, H. M. Zaini, menyampaikan materi teknis terkait standar layanan informasi publik desa. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kepala Dinas Kominfo Lombok Tengah, H. Muhamad, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal keterbukaan informasi di tingkat desa.
“Diskominfo sebagai PPID Utama akan tetap mengawal penerapan keterbukaan informasi publik di desa. Harapannya, seluruh desa di Lombok Tengah mampu melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Muhamad.
Kegiatan ini diwarnai dengan diskusi teknis yang cukup intens antara narasumber dan peserta. Para kepala desa serta sekretaris desa aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman, menjadikan bimtek ini sarana belajar bersama dalam membangun budaya keterbukaan hingga ke tingkat desa.
