NESIANEWS.COM – Gerakan Pemuda Desa Kekar Sari (GPMS) Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah NTB mempertanyakan penggunaan APBDes kepada Pelaksana Tugas di desa tersebut, oknum kadus malah diduga lakukan intimidasi dan diskriminasi.
Pertanyaan terkait penggunaan APBDes tersebut, dilakukan dengan melakukan hearing dengan Plt sekitar 2 minggu yang lalu. Pada hearing tersebut, GPMS khususnya mempertanyakan terkait persoalan dana BUMDES.
GPMS yang beranggotakan puluhan tokoh pemuda Desa Mekar Sari, diantaranya; Fajar, Juki, Sahdan, Sabar, Wira serta puluhan lainya memertanyakan soal dana BUMDES, apakah penggunanya sudah sesuai dengan aturan yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat hearing itu, kami menanyakan. Apakah dana bumdes tersebut sudah sesuai pengalokasiannya atau tidak?”ungkap salah seorang anggota GPMS, Fajar pada Selasa 19 Desember 2023 dalam rilisnya.
Namun, apa yang ditanyakan ke Plt pada hearing tersebut lanjut Fajar, diduga memicu oknum kadus untuk melakukan tindakan tak terpuji dengan diduga melakukan intimidasi dan diskriminasi kepada mereka.
“Masak kita diminta keluar dari desa ini. Memang desa ini milik siapa?”imbuh Fajar.
Ketua GPMS, Juki mengecam keras atas apa yang diduga dilakukan oleh oknum kadus tersebut. Niat baik masyarakat untuk mengawasi jalanya pembangunan di desa tersebut, malah ditanggapi dengan tekanan dugaan pengancaman.
“Dan ini sudah jelas melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, tentang bagaimana pengalokasian dana bumdes di desa kami ini,”kesal Juki.
Sementara itu, Plt Kades Mekar Sari Lalu Yahye SH dikonfirmasi via WA-nya terkait hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.
