Sensus Kendaraan Dinas Dilakukan BKAD Lombok Tengah Guna Verifikasi Tunggakan Pajak

Minggu, 15 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelunasan 596 unit kendaraan dinas (Randis) yang dilaporkan belum dibayar.

Sebagai langkah verifikasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah menggelar sensus kendaraan selama tiga bulan, terhitung mulai Mei hingga Juli 2025. Hasil pendataan tersebut akan dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB pada Juli 2025.

Kepala BKAD Lombok Tengah, Taufikurrahman Puan Note, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemkab Lombok Tengah belum menerima surat resmi dari Bapenda NTB terkait tunggakan pembayaran randis. Informasi tersebut baru disampaikan secara lisan kepada pihak Pemkab.

BACA JUGA :  Relawan Solata Mendeklarasikan Dukungan Ke Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebenarnya kami hanya menerima informasi bahwa ada Rp 70-an juta tagihan dari periode Januari-Mei 2025. Karena memang sejak tahun 2025 sudah berlaku opsen Pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Jadi pajak motor akan langsung masuk ke kas daerah (pemerintah kabupaten/kota) mulai tahun 2025, bukan lagi ke kas provinsi,” jelas Taufikurrahman di Praya, Sabtu (14/6/2025).

Taufikurrahman menyebut, setiap transaksi pajak kendaraan di Samsat secara otomatis tercatat sebagai pendapatan daerah dan langsung masuk ke kas Pemkab Lombok Tengah. Karena itu, apabila pajak belum dibayarkan, hal tersebut justru merugikan Pemda, meskipun sumber dananya berasal dari internal pemerintah sendiri.

BACA JUGA :  Menunjang Pertanian, Irigasi Tua di NTB Segera Direvitalisasi Kementerian PU

Taufikurrahman memastikan, Pemda Lombok Tengah telah menganggarkan untuk pajak kendaraan di semua dinas dan unit kerja Pemkab Lombok Tengah.

Oleh karena itu, pihaknya menerima teguran dan Bapenda NTB meskipun sifatnya hanya informasi saja. Tindak lanjutnya kemudian melakukan crosscheck terkait kebenaran data tersebut.

“Beberapa data yang kami temukan dari angka  596 kendaraan tersebut memang sudah ada yang tidak update lagi sehingga kita sedang melakukan sensus kendaraan sekarang untuk memastikan kendaraan tersebut ada di tempat kita atau jangan-jangan sudah dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan berarti diluar tanggung jawab Pemda,” jelas Taufikurrahman.

BACA JUGA :  Pathul Bahri Resmikan 3 Ruang Publik Baru di Lombok Tengah

“Kemudian jika dipinjam pakaikan. Pinjam pakai itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab sesuai klausul perjanjian pinjam pakainya. Nah jadi ada hal-hal yang perlu kita pertajam (sensus) dulu terkait dengan pajak-pajak ini karena kita sampling ada beberapa kendaraan yang sudah tidak masuk menjadi inventaris Bapenda,” sambungnya.

Taufikurrahman menyampaikan, beberapa persoalan yang memungkinkan belum dibayarnya pajak kendaraan adalah bendahara belum memproses atau permintaan pembayaran belum diajukan.

Pihaknya berharap kendaraan tersebut masih eksis. Usai melakukan sensus pihaknya kembali akan melakukan konfirmasi kepada Bapenda NTB terkait hasil sensus.

Berita Terkait

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran
Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan
68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026
Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan
Gubernur NTB Lantik 34 Pejabat Eselon, Tegaskan Target Kinerja Harus Tercapai, Tantangan Semakin Kompleks
RKPD 2027: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Serap Aspirasi Warga Lewat Musrenbang
Pemprov NTB Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Jemput Program Kepemudaan Kemenpora RI
10 Tahun Kesiapsiagaan Bencana, A-PAD Indonesia Perkuat Pariwisata Tangguh di Bali Nusra
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 21:22 WIB

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Kamis, 16 April 2026 - 21:11 WIB

Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

Kamis, 16 April 2026 - 06:10 WIB

68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 21:08 WIB

Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

Sabtu, 11 April 2026 - 08:04 WIB

Gubernur NTB Lantik 34 Pejabat Eselon, Tegaskan Target Kinerja Harus Tercapai, Tantangan Semakin Kompleks

Kamis, 9 April 2026 - 09:35 WIB

RKPD 2027: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Serap Aspirasi Warga Lewat Musrenbang

Rabu, 8 April 2026 - 12:22 WIB

Pemprov NTB Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Jemput Program Kepemudaan Kemenpora RI

Rabu, 8 April 2026 - 06:09 WIB

10 Tahun Kesiapsiagaan Bencana, A-PAD Indonesia Perkuat Pariwisata Tangguh di Bali Nusra

BERITA TERBARU

Sumber: ntbprov.co.id

Pemerintahan

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Kamis, 16 Apr 2026 - 21:22 WIB