Kades di Lombok Tengah Disurati Yayasan Bantuan Hukum Galang Bulan Terkait Pilkada 2024

Senin, 4 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Seluruh kepala desa (Kades) di Lombok Tengah disurati Yayasan Bantuan Hukum Galang Bulan agar tidak terlibat dalam mengerahkan massa mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada NTB.

Ketua Yayasan Bantuan Hukum Galang Bulan Muhammad Khaerudin MS mengatakan, seluruh Kades di Lombok Tengah sudah disurati untuk tidak terlibat politik praktis dengan mengerahkan massa untuk mendukung Paslon tertentu, karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu.

“Kita sudah menyurati semua Kades di Lombok Tengah agar berhati-hati di tahun politik ini dan jangan sampai lakukan pengerahan massa mendukung Paslon tertentu,” ujar Heru sapaan akrabnya, Senin, 4 November 2024.

BACA JUGA :  Bupati Loteng Berikan Penghargaan Kepada 5 Desa pada Hari Desa Nasional 2025

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Heru menjelaskan, Kades dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis yang regulasinya tertuang dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sanksi yang dikenakan jika aparatur desa terbukti melakukan politik praktis dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda,” tegasnya.

BACA JUGA :  Kapolres Loteng Tinjau Keamanan Logistik Pemilu di Tingkat PPK

Larangan aparatur desa ikut berpolitik praktis juga tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf g disebutkan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau Pilkada.

Heru mengatakan per hari ini sudah ada delapan Kades di Lombok Tengah yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu terkait dugaan terlibat politik praktis dan pengerahan massa mendukung Paslon tertentu.

BACA JUGA :  PKS Jadi Partai Pertama Daftarkan Bacaleg-nya ke KPU di Tangerang

“Hal ini jangan sampai terulang kambali. Kades harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menciptakan pemilu yang kondusif dan jujur. Jangan sampai di kemudian hari ada lagi Kades yang dilaporkan,” kata dia.

Heru juga mengatakan, Yayasan Bantuan Hukum Galang Bulan siap mengawal Pilkada baik Pilkada Bupati atau Wali Kota dan Gubernur menjadi Pilkada yang kondusif dan damai tanpa adanya praktik-praktik yang dilarang dalam undang-undang.

Berita Terkait

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026
Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir
Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI
Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026
Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik
Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026
9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026
Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa
Berita ini 216 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 11:33 WIB

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026

Rabu, 4 November 2026 - 12:03 WIB

Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir

Minggu, 1 November 2026 - 20:46 WIB

Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:10 WIB

Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026

Sabtu, 26 September 2026 - 17:44 WIB

Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik

Selasa, 15 September 2026 - 15:22 WIB

Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 - 06:15 WIB

9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:50 WIB

Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa

BERITA TERBARU

Bisnis

Bank NTB Syariah Resmi Buka Cabang di Jakarta

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:53 WIB