Fokus pada Peningkatan Konektivitas, Integrasi Lintas Moda, dan Peran Swasta

Minggu, 10 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menggelar pertemuan maraton dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam ini membahas secara rinci upaya peningkatan konektivitas NTB melalui integrasi transportasi udara, laut, dan darat.

Gubernur NTB hadir bersama Pj Sekda NTB, Lalu Muhammad Faozal, dan Plt Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Ahmad Nuraulia. Sementara itu, Menteri Perhubungan didampingi jajaran lengkap direktur jenderal, mulai dari Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, hingga Dirjen Perhubungan Intramoda.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan antara Gubernur NTB dan Menhub pada 8 Desember 2024 lalu.

Fokusnya adalah evaluasi perkembangan program yang sudah dibicarakan sebelumnya, sekaligus penyampaian gagasan baru untuk memperkuat posisi NTB dalam peta transportasi nasional.

Plt Kadishub NTB, Lalu Ahmad Nuraulia, menyebut diskusi berjalan sangat mendalam dan teknis karena membahas beberapa proyek strategis secara detail.

BACA JUGA :  Marak Terjadinya Kekerasan Seksual, Pemprov NTB Bentuk FKP2KS

“Karena ini tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, pembahasannya sangat terarah dan penuh data teknis. Tema besarnya adalah peningkatan konektivitas lintas moda yang saling terhubung, mulai dari udara, laut, hingga darat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Gubernur NTB memaparkan sejumlah agenda dan usulan penting:

1. Menjadikan Lombok sebagai hub jaringan sea plane untuk melayani jalur transportasi udara jarak dekat antarpulau dengan pesawat amfibi.

2. Pembukaan jalur penerbangan baru dari dan ke NTB, baik domestik maupun internasional.

3. Pengoperasian rute kapal dan kapal cepat baru untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di NTB dan provinsi sekitar.

4. Pengembangan transportasi umum berbasis bus listrik untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pelayanan publik.

5. Penguatan Bandara Internasional Lombok sebagai hub penerbangan nasional untuk wilayah tengah dan timur Indonesia.

BACA JUGA :  Sambangi Gudang Logistik, Kabag Ops Polres Lombok Utara Minta Personil Selalu Siap dan Waspada

6. Studi implementasi konsep Barge Shipping (angkutan logistik pengumpan berbasis kapal tongkang) untuk distribusi barang yang lebih efisien.

7. Penerapan fifth freedom rights agar maskapai asing pada rute Australia–Timur Tengah/Eropa dapat transit di Lombok sekaligus menaikkan dan menurunkan penumpang.

8. Kenaikan status sejumlah pelabuhan di NTB, termasuk Pelabuhan Langgudu di Bima, agar bisa dilayani kapal ASDP ke berbagai pelabuhan di NTT.

Menurut Ahmad Nuraulia, beberapa agenda seperti hub sea plane dan rute penerbangan baru sudah masuk tahap pembahasan teknis di kementerian terkait, sedangkan gagasan baru seperti bus listrik dan fifth freedom memerlukan kajian lebih lanjut dari sisi regulasi.

Ia menjelaskan, NTB menargetkan sebagian program, seperti jalur penerbangan baru dan penambahan layanan kapal cepat, dapat mulai terealisasi sebelum akhir 2026.

“Target kita, konektivitas NTB semakin kuat dalam dua tahun ke depan. Ini penting untuk mendukung pariwisata, logistik, dan mobilitas masyarakat,” Imbuhnya.

BACA JUGA :  Bupati Lombok Tengah Jawab Pandangan Fraksi DPRD: Regulasi Harus Berorientasi Manfaat Publik

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan komitmennya mendukung langkah NTB untuk meningkatkan konektivitas wilayahnya. Meski anggaran pusat terbatas, ia menilai kreativitas daerah menjadi kunci keberhasilan.

“Saya akan mendukung penuh upaya NTB dan daerah lain untuk meningkatkan konektivitasnya. Kemampuan fiskal kita memang terbatas, tapi dengan kreativitas, daerah bisa mendorong investasi swasta,” tegasnya.

Menhub juga menilai langkah NTB yang memaksimalkan peran swasta patut dijadikan contoh bagi provinsi lain.

“Kreativitas NTB ini bisa jadi model bagi daerah lain karena mampu mengembangkan transportasi tanpa membebani APBN,” tambahnya.

Dari hasil pertemuan ini, beberapa agenda akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi teknis lintas direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan.

NTB juga akan mempersiapkan studi kelayakan dan proposal rinci untuk beberapa proyek, khususnya yang melibatkan investasi swasta. (Der)

Berita Terkait

DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Tekankan Kerja Kolektif Hadapi Tantangan Daerah
Kadis Kominfo Lombok Tengah Tekankan Pemanfaatan Teknologi dan Bahasa Negara dalam Tata Kelola Pemerintahan
Nursiah Lepas 375 Calon Jamaah Haji Kloter 2 NTB asal Lombok Tengah
Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi
Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran
Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan
68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026
Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 17:53 WIB

DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Tekankan Kerja Kolektif Hadapi Tantangan Daerah

Kamis, 23 April 2026 - 08:17 WIB

Kadis Kominfo Lombok Tengah Tekankan Pemanfaatan Teknologi dan Bahasa Negara dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kamis, 23 April 2026 - 08:00 WIB

Nursiah Lepas 375 Calon Jamaah Haji Kloter 2 NTB asal Lombok Tengah

Senin, 20 April 2026 - 16:49 WIB

Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Kamis, 16 April 2026 - 21:22 WIB

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Kamis, 16 April 2026 - 21:11 WIB

Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

Kamis, 16 April 2026 - 06:10 WIB

68 ASN Lombok Tengah Berangkat Haji, Keberangkatan Kloter Pertama Mulai 22 April 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 21:08 WIB

Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

BERITA TERBARU