Diduga Langgar Aturan PT.DTL Somasi BP Batam !

- Wartawan

Minggu, 18 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Diduga melakukan penyelewengan, PT Dani Tasha Lestari (PT. DTL) pengelola Purajaya Beach and Resort melayangkan somasi Kepada BP Batam.

Somasi tersebut dilakukan oleh PT. DTL, terkait perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas lahan seluas 10 dan 20 hektare yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Besok kami akan memberikan somasi atau teguran yang kedua dan terakhir. Karenakan BP Batam tidak menanggapi somasi yang pertama dan diduga melakukan penyalahgunaan kekuasan atau abuse of power,” kata Kuasa Hukum PP.DTL, Zecky Alatas pada Rabu 14 Juni 2023 di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Zecky menjelaskan, pihaknya akan kembali melayangkan somasi karena pihak BP Batam tidak mempunyai itikad baik untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak soal SHGU tersebut. Terlebih, kliennya masih melakukan sejumlah langkah hukum.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB 2023, Kadis dan PPK SMK Jadi Sorotan

“Masih melakukan upaya-upaya hukum dikarenakan SHGB tanah seluas 10 hektare dan 20 hektare tersebut masih atas nama klien kami,” ujarnya.

Atas dasar itu, lanjut Zecky, kliennya masih mempertahankan lahan tersebut setelah kurang lebih 30 tahun mengelola, menjaga, merawat, dan membangun Purajaya Beach Resort serta tempat pariwisata untuk memajukan Batam.

“Pembangunan pariwisata tersebut demi meningkatkan devisa pemerintah daerah, khususnya BP Batam agar wisatawan asing maupun lokal dapat memberikan kontribusi kepada Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri),” ujarnya.

Ia menyampaikan, kliennya siap memenuhi semua ketentuan yang berlaku, terkhusus menunaikan kewajiban membayar UWTO yang harus dipenuhi terkait kerja sama tersebut.

“Apabila ada keterlambatan dari klien kami, belum setor setahun, dua tahun, dendanya dihitung, berikut UWTO-nya, uang tahunannya dihitung. Klien kami sanggup kok membayar,” ujarnya.

BACA JUGA :  Poltekpar Lombok Gelar Halal Bi Halal Membangun KolaborAksi Melalui Silaturrahmi

Zecky menyampaikan, beberapa tahun lalu kliennya sudah menyiapkan dana untuk membayar perpanjangan SHGU kedua lahan tersebut. Permohonan untuk membayar sudah diajukan pada tahun 2019, namun upaya itu terkesan dipersulit.

“Ini diduga ada oknum yang menghalang-halangi, kenapa seseorang atau pengusaha yang memiliki lokasi bidang tanah dan bangunan dan sudah jadi Hotel Purajaya Beach dan Resort, punya itikad baik untuk membayar, kok enggak boleh membayar dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, SHGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan memiliki jangka waktu sampai 30 tahun dan tanah tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun serta diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun.

BACA JUGA :  Bangunan Sekolah Ambruk, Anak Nelayan Gelar Ujian Sekolah di Alam Terbuka

Zecky menyayangkan langkah pihak BP Batam mengeluarkan berbagai barang, seperti tempat tidur, kulkas, dan lainnya dari hotel secara paksa. Pihaknya menduga itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Kami mempunyai video-video tersebut yang kami akan laporkan kepada pihak kepolisian. Maka dari itu, dengan ada hal seperti ini, kami imbau kepada kepala BP Batam dan/Wali Kota Batam, negara ini negara hukum, jangan sewenang-wenang,” ucapnya.

Pihaknya juga mengimbau agar kepala BP Batam dan wali Kota Batam dapat memfasilitasi dan merealisasikan kepentingan warga. “Apalagi pengusaha tersebut warga asli Melayu Batam itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, Kepala BP Batam, HM.Rudi dikonfirmasi via phone celulernya terkait hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum bisa tersambung.

Berita Terkait

Kasta NTB Pertanyakan Urgensi dan Motif Dibalik Surat Edaran Bupati KLU Nomor 188.64 Tahun 2024
Hakim Isrin Ditunjuk Jadi Mediator Gugatan Rp105 Miliar Fihirudin
Dugaan Permainan Elit Pemerintah, 3 Gili di KLU Krisis Air Bersih
PJ Gubernur Hadiri Acara Politik, Kasta NTB Geruduk Bawaslu. Ada apa ??
Merugikan Petani ?, 1000 Ton Beras Impor Masuk Sumbawa dan KSB
Dinilai Melanggar UU, Bupati Akan Lantik Ulang Pejabat Hasil Mutasi 22 Maret 2024
Demo di Kejari, Aktivis Minta Kadis Perindag Mataram Diperiksa
Pj. Gubernur NTB  Diduga melanggar Undang-Undang, Kasta NTB minta Batalkan Mutasi tanggal 22 Maret 2024
Tag :

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 15:00 WIB

Kasta NTB Pertanyakan Urgensi dan Motif Dibalik Surat Edaran Bupati KLU Nomor 188.64 Tahun 2024

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:40 WIB

Hakim Isrin Ditunjuk Jadi Mediator Gugatan Rp105 Miliar Fihirudin

Jumat, 14 Juni 2024 - 05:27 WIB

Dugaan Permainan Elit Pemerintah, 3 Gili di KLU Krisis Air Bersih

Selasa, 23 April 2024 - 16:59 WIB

PJ Gubernur Hadiri Acara Politik, Kasta NTB Geruduk Bawaslu. Ada apa ??

Jumat, 5 April 2024 - 04:11 WIB

Merugikan Petani ?, 1000 Ton Beras Impor Masuk Sumbawa dan KSB

Rabu, 3 April 2024 - 17:59 WIB

Dinilai Melanggar UU, Bupati Akan Lantik Ulang Pejabat Hasil Mutasi 22 Maret 2024

Selasa, 2 April 2024 - 19:18 WIB

Demo di Kejari, Aktivis Minta Kadis Perindag Mataram Diperiksa

Senin, 1 April 2024 - 22:59 WIB

Pj. Gubernur NTB  Diduga melanggar Undang-Undang, Kasta NTB minta Batalkan Mutasi tanggal 22 Maret 2024

BERITA TERBARU