NESIANEWS.COM – Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Provinsi NTB yang juga Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P. mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini PLH Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Horas Mauritz Panjaitan yang telah memilih Lombok sebagai lokasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI Kabupaten Muara Jambi.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami, selaku Koordinator Apkasi Wilayah Nusa Tenggara Barat, dijadikannya Lombok sebagai Lokasi Bimbingan Teknis untuk rekan-rekan dari Kabupaten Muaro Jambi dengan materi yang menurut kami sangat penting ini, yaitu terkait dengan SIPD RI.” Ungkap Pathul di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis (23/1/25).
Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu menambahkan bahwa, SIPD merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk pemerintah daerah dalam rangka penguatan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
“Implementasi SIPD kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional” jelasnya.
Pathul Bahri menegaskan pada tahap pelaksanaan APBD dan penatausahaan, pemerintah daerah diwajibkan menggunakan DIPD untuk menyusun rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar untuk menerbitkan SPJ, SPT, SPM dan SP2J.
Lebih lanjut Koordinator wilayah APKASI NTB menjelaskan bahwa, Pada tanggal 9 Januari lalu, Apkasi diundang oleh BPK RI dalam rangka Persiapan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis SIPD RI, yang juga dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI.
Artinya bahwa, peran SIPD RI semakin strategis terutama modul penatausahaan serta modul akuntansi dan Pelaporan diharapkan menjadi tulang punggung penyusunan LKPD.
Dengan pemanfaatan SIPD RI secara optimal lanjut Pathul diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi dan integrasi keuangan daerah.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam pengimplementasian SIPD ada sejumlah tantangan yang daerah hadapi, dari sisi teknis maupun SDM.
“Tak sedikit daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan teknologi dan jaringan serta SDM mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem ini” tambahnya.
Oleh karena itu kata Pathul Bahri Apkasi berharap kepada PLH Dirjen BKD dan jajaran dapat memberikan dukungan lebih dalam hal pendampingan teknis dan pelatihan, agar seluruh daerah dapat mengimplementasikan SIPD dengan baik.
“Kami mewakili Dewan Pengurus, sangat senang dan bangga, bahwa Kabupaten Muaro Jambi sangat concern terhadap peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknis ini. Artinya, Kabupaten Muaro Jambi sudah menyiapkan SDM-SDM handal untuk menjalankan SIPD RI. Semoga, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang besar bagi pengelolaan keuangan Kabupaten Muaro Jambi” sanjung Bupati Lombok Tengah.
Terakhir, kata Pathul Bahri Apkasi NTB berkomitmen mendukung penuh pengimplementasian SIPD RI di seluruh daerah, dan dia berharap agar seluruh pihak terkait dapat bekerjasama untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan Lembaga-lembaga terkait adalah kunci dari keberhasilan pengimplementasian SIPD RI.
Diakhir sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Tengah khususnya sangat perhatian dalam peningkatan pendidikan dan peningkatan SDM.
Salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak anak miskin dan yatim ke fakultas kedokteran. Ini selaras dengan program APKASI yakni meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia di daerah.
“Atas program beasiswa mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 10 orang secara gratis tanpa menggunakan non APBD membuat pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada kami ini bukti kami bahwa anak anak miskin yatim yang merupakan para penghafal Alquran ingin meyetarakan mereka dengan masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk sekolah di kedokteran” tutupnya.
