Oke Wiredarme: Event dan Usaha di Lombok Tengah Harus Diberi Kemudahan Izin

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Bakal Calon Bupati Lombok Tengah, Oke Wiredarme mengaku apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal keluhan panjangnya proses perizinan untuk menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika harus menjadi atensi bersama semua pihak.

Jokowi mengatakan ada sebanyak 13 berkas perizinan yang harus diurus untuk menyelenggarakan MotoGP di Lombok. Itu mulai dari surat rekomendasi desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI pusat, surat rekomendasi Polsek, Polres Lombok Tengah, Polda NTB hingga Polri.

Itu termasuk surat dukungan RSUP NTB, pemadam kebarakan, hingga Bea Cukai untuk barang yang datang dari luar negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oke Wiredarme mengatakan keluhan Jokowi tersebut menjadi atensi semua pihak bagaimana harus merampingkan proses perizinan yang memberatkan tersebut.

BACA JUGA :  Akankah Marc Marquez Menaklukkan Sirkuit Mandalika di MotoGP 2025?

Oke menjamin jika dirinya terpilih menjadi Bupati Lombok Tengah nanti, bakal membantu proses perizinan agar menjadi secepat mungkin.

“Proses perizinannya memang sangat ruwet. Benar apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Untuk itu saya menjamin jika nantinya terpilih menjadi Bupati Lombok Tengah akan membantu mempercepat izin,” kata Oke Wiredarme, Senin, 24 Juni 2024.

Oke mengatakan MotoGP maupun event lainnya yang hadir di Lombok Tengah memiliki multiplier effect yang cukup besar terhadap daerah, mulai dari sarana promosi pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan pendapatan UMKM, perhotelan, lapangan kerja dan lainnya.

“Sehingga dengan banyaknya multiplier effect yang didapat dari MotoGP atau event lainnya, perlu didukung dengan membantu proses perizinannya yang cepat,” katanya.

BACA JUGA :  Heliport The Golo Mori Siap Beroperasi, Perkuat Akses Wisata Premium dan MICE di Labuan Bajo

Selain itu perampingan izin juga dapat menjadi solusi. Misalnya proses perizinan pada kepolisian cukup dengan berizin ke Polri, tanpa harus mengantongi izin dari struktur institusi ke bawah hingga ke atas, seperti surat rekomendasi Polsek, Polres, Polda. Pun demikian dengan izin lainnya.

“Itu semata untuk mempercepat segala proses. Sehingga penyelenggara tidak dibebankan dengan panjangnya proses izin yang tentu menguras waktu dan biaya,” ujarnya.

Oke mengatakan peran pemangku kebijakan sangat menentukan untuk menyukseskan event tersebut dengan duduk bersama dan memformulasikan langkah yang efektif untuk merampingkan proses perizinan yang cukup panjang tersebut.

Oke Wiredarme menegaskan jika dipercaya publik mengemban amanah menjadi Bupati Lombok Tengah, tidak hanya event seperti MotoGP yang perlu diberikan kemudahan perizinan, namun juga untuk semua penguasaha dan investor yang akan berinvestasi di daerah.

BACA JUGA :  Bertemu Cak Imin Bacaleg PKB Ini Langsung Minta Restu

“Tidak hanya untuk event besar di Lombok Tengah, tetapi untuk pengusaha dan investor. Bagaimana kita bisa mendorong percepatan izin untuk mereka,” katanya.

Karena kata Oke, setiap event maupun usaha akan mempengaruhi roda ekonomi di Lombok Tengah.

“Ini akan menjadikan roda ekonomi di Lombok Tengah lebih segar,” ujar dia.

Membantu kemudahan perizinan kata Oke, tidak hanya untuk pengusaha besar saja, pun demikian dengan UMKM atau startup yang baru merintis untuk didorong percepatan proses izinnya.

“Karena pemerintah pusat terus mengupayakan kemudahan perizinan seperti dengan hadirnya PT perorangan. Tinggal izin di daerah aja bagaimana agar prosesnya tidak panjang dan menjadi penghambat pergerakan ekonomi kita,” terangnya.

Berita Terkait

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026
Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir
Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI
Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026
Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik
Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026
9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026
Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 11:33 WIB

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026

Rabu, 4 November 2026 - 12:03 WIB

Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir

Minggu, 1 November 2026 - 20:46 WIB

Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:10 WIB

Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026

Sabtu, 26 September 2026 - 17:44 WIB

Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik

Selasa, 15 September 2026 - 15:22 WIB

Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 - 06:15 WIB

9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:50 WIB

Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa

BERITA TERBARU