NESIANEWS.COM – Pemkab Lombok Tengah terus mematangkan program pengentasan kemiskinan agar dampak pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
Pematangan program tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., Kepala BPS Lombok Tengah Muhammad Jupri Sardi, S.ST., perwakilan ITDC, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN Cabang Praya, perangkat daerah, serta perwakilan seluruh kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursiah mengatakan angka kemiskinan Lombok Tengah pada 2025 berada di angka 10,68 persen.
“Capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada urutan ketiga terendah di NTB setelah Kota Mataram sebesar 10,55 persen dan Kota Bima sebesar 10,61 persen,” ujarnya.
Dikatakannya, angka kemiskinan tersebut turun dari 12,07 persen pada 2024. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan angka kemiskinan kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen pada 2026.
“Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah masih memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi,” jelas Nursiah.
Kecamatan Pujut tercatat memiliki angka kemiskinan 11,77 persen atau 16.037 jiwa, disusul Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa dan Kecamatan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
“Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemkab Lombok Tengah menerapkan strategi “3 Pintu” pada 2026. Strategi tersebut diarahkan agar program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pintu pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan bantuan langsung tunai.
Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, peternakan, perikanan, serta program padat karya.
Sementara pintu ketiga difokuskan pada pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan akses pendidikan.
“Melalui strategi tersebut, penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya menghasilkan penurunan angka secara statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa berkurangnya beban hidup masyarakat, meningkatnya peluang memperoleh pendapatan, serta membaiknya kualitas hunian dan pelayanan dasar,” harap Nursiah.
Sementara, Kepala BPS Lombok Tengah Muhammad Jupri Sardi mengatakan, salah satu indikator kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat miskin berdasarkan hasil survei lapangan.
Selain itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah H. Lalu Firman Wijaya menekankan pentingnya kolaborasi Bapperida bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan menggunakan indikator yang terukur sehingga intervensi pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
