NESIANEWS.COM – Divisi Sosial Kasta NTB kembali menggelar aksi kemanusiaan melalui bakti sosial cek kesehatan dan pengobatan gratis di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (14/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara organisasi kemasyarakatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah guna mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat pedesaan.
Ketua Divisi Sosial Kasta NTB, Baiq Susiana, menyampaikan bahwa bakti sosial ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan program rutin bulanan yang menjadi komitmen organisasi dalam melayani masyarakat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Agenda cek kesehatan dan pengobatan gratis ini merupakan bagian dari program utama Kasta NTB dan akan terus kami laksanakan setiap sebulan sekali. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah agar pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal dan tepat sasaran,” ujar Baiq Susiana.
Lebih lanjut, Susiana menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peta jalan (roadmap) untuk menyisir seluruh wilayah di Lombok Tengah. Mengingat terdapat 12 kecamatan di kabupaten tersebut, Kasta NTB berkomitmen untuk menjangkau seluruh pelosok secara bertahap.
“Kami mengupayakan seluruh kecamatan (di Lombok Tengah) bisa mendapatkan layanan cek kesehatan dan pengobatan gratis. Itu menjadi target dan komitmen Divisi Sosial Kasta NTB ke depan,” tambahnya.
Antusiasme warga terlihat cukup tinggi dalam menyambut tim medis dan relawan. Fahmi, perwakilan perangkat dusun setempat, memberikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan oleh Kasta NTB di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Lalu Wink Haris selaku Presiden Kasta NTB dan Baiq Susiana selaku Ketua Divisi Sosial. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendeteksi kesehatan secara dini tanpa biaya,” ungkap Fahmi.
Melalui sinergi antara Kasta NTB dan Pemerintah Daerah Lombok Tengah, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput dapat meningkat, sekaligus memperkuat peran organisasi sipil sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan publik.
