KSPI Bersama Partai Buruh Akan Aksi di Istana dan Gedung MK dan DPR-RI

Jumat, 14 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya berencana melakukan aksi besar-besaran di Istana dan DPR RI dengan melibatkan ribuan buruh pada tanggal 20 Juli 2023.

Selain menyerukan UU Kesehatan yang baru saja disahkan agar segera dicabut, dalam aksi buruh juga menolak UU Cipta Kerja.Bagi Partai Buruh dan KSPI, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan menjadi isu utama. Karena itu, perlawanan agar kedua undang-undang ini segera dicabut akan terus dilakukan di berbagai daerah.

BACA JUGA :  Ada empat landasan obyektif dan sukyektif KAI dukung Prabowo Gibran

KSPI bersama Partai Buruh akan melakukan aksi pada tanggal 20 Juli 2023 di Istana dan Gedung MK, kemudian dilanjutkan ke DPR RI dengan melibatkan ribuan orang buruh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Massa berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga Serang dan Cilegon,” ujar Said Iqbal, Kamis (13/7).

“Ini adalah aksi awalan. Setelah itu, akan dilakukan aksi di berbagai daerah secara bergelombang, yang jadwalnya akan ditentukan setelah 20 Juli,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Hari Pertama Kampanye, Bang - Abah Dapat Dukungan dari Masyarakat Pesisir Selatan

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menyatakan mossi tidak percaya pada DPR. Lantaran undang-undang yang diinginkan rakyat tidak disahkan, tetapi yang ditolak rakyat dengan cepat disahkan.

“Selain UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, juga ada Undang-Undang KPK, PPSK, dan KUHP yang menuai penolakan tetapi tetap saja disahkan. Giliran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tidak kunjung disahkan,” tegas Said Iqbal

BACA JUGA :  Markas Komando Provinsi Pasukan 08 Terbentuk

Rakyat menolak UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja. Keduanya mengebiri hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak; karena dirampas oleh kaum pemodal,”

 

lanjutnya.Itulah sebabnya, Partai Buruh dan KSPI menduga ada kekuatan modal di balik pengesahan undang-undang tersebut. Bahkan Said Iqbal menuding DPR pengecut, karena tidak datang memenuhi panggilan sidang terkait UU Cipta Kerja di MK, tetapi tetap saja mengesahkan UU yang merugikan rakyat.

Red  supriyadi

Berita Terkait

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026
Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir
Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI
Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026
Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik
Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026
9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026
Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 11:33 WIB

Soroti Pokir Rp2,4 Miliar, Li Tipikor NTB Minta KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026

Rabu, 4 November 2026 - 12:03 WIB

Sempat Memanas! Pilkades Desa Tanak Awu Kini Memasuki Tahap Akhir

Minggu, 1 November 2026 - 20:46 WIB

Gerindra Gandeng Duta Lingkungan Ciptakan Pantai Kuta yang ASRI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:10 WIB

Polresta Loteng dan 314 Calon Kades Deklarasikan Pilkades Damai 2026

Sabtu, 26 September 2026 - 17:44 WIB

Dua Kader Bertarung di Muscam XI Golkar Pujut, Nursiah Sebut Keduanya Putra Terbaik

Selasa, 15 September 2026 - 15:22 WIB

Ketua DPD Gerindra NTB Tutup Diklat Laskar Gerindra 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 - 06:15 WIB

9.068 Warga Labulia Masuk DPT Pilkades 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:50 WIB

Jelang Pilkades, Kejari Lombok Tengah Minta Inspektorat Audit Dana Desa

BERITA TERBARU

Bisnis

Bank NTB Syariah Dorong Transaksi Digital Masyarakat

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:49 WIB